Tim Pencari Aset Mandek, Bupati Lingga Dinilai Hanya Cari Pencitraan

Lingga, Radar Kepri – Tim Pencari Aset yang dibentuk Bupati Lingga, Muhammad Nizar, S.Sos, sejak 2024 lalu dinilai hanya seremonial tanpa tindak lanjut nyata. Hingga kini, Selasa (19/8/2025), upaya penelusuran aset daerah yang raib miliaran rupiah di bawah kepemimpinan Nizar tak menunjukkan hasil berarti.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam tim mengaku, macetnya kinerja mereka disebabkan minimnya dukungan dari bupati.

“Mana mungkin tim berjalan tanpa dukungan anggaran dan arahan tegas dari bupati. Masa kami harus keluar biaya pribadi untuk mencari aset daerah? Biayanya tidak kecil,” ujar ASN yang enggan disebutkan namanya kepada Radar Kepri melalui sambungan telepon.

Menurut sumber tersebut, pembentukan tim itu diduga hanya untuk kepentingan politik. “Tim pencari aset dibentuk menjelang Pilkada. Jadi kesannya lebih ke pencitraan. Kalau bupati serius, aset yang hilang pasti bisa segera ditemukan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keputusan Bupati Nizar yang memindahkan Kepala BPKAD saat itu, Arpiandi, ke Dinas Pariwisata. Padahal, Arpiandi dianggap paling memahami persoalan aset. “Kini Arpiandi seakan tak peduli. Sedangkan Sekda H. Armia yang menjadi ketua tim, kondisi fisiknya lemah dan tak memungkinkan memimpin tugas berat ini,” ujarnya.

Sumber tersebut menilai, masalah ini seharusnya bisa selesai jika bupati bertindak tegas. “Kalau serius, cukup satu perintah saja. Semua OPD tahu aset apa saja yang mereka gunakan. Kalau memang hilang, serahkan saja ke polisi. Selesai. Kenapa harus bertele-tele?” katanya menekankan.

Sebelumnya, sumber lain juga mengkritik lemahnya ketegasan Bupati Nizar karena adanya konflik kepentingan. Ketua tim, H. Armia, adalah paman kandung bupati.

“Kalau bukan pamannya, Armia tidak mungkin bisa diangkat jadi Sekda. Saat menjabat Kadisdikpora saja banyak pekerjaan rumah yang tidak tuntas, termasuk persoalan dana BOS dan pembangunan sekolah. Bahkan pada 2023, BPK menemukan penyimpangan,” ungkap sumber lain.

Mandeknya pencarian aset juga disebut akibat lemahnya pengawasan BPKAD. Sejumlah aset daerah terkesan dibiarkan mangkrak.

“Contoh nyata, satu unit bus sekolah di Desa Merawang kini tinggal kerangka. Itu dibeli dari uang rakyat. Di Penuba, Sinempek Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, hingga banyak lokasi lain, bus sekolah juga terbengkalai. Bahkan yang masih beroperasi sudah berkarat dan tak terawat. Pertanyaannya, ke mana anggaran perawatan? Pajaknya dibayar atau tidak? Kendaraan dinas itu diasuransikan atau tidak?” papar sumber dengan nada kesal.

Tak hanya kendaraan, aset lain seperti pasar rakyat dan mesin pengolahan sampah juga tidak dimanfaatkan. “Semua itu dibeli pakai uang rakyat, tapi kini jadi besi tua. Kalau dibongkar satu per satu, makin pening kepala melihatnya,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi ke pihak-pihak terkait masih terus dilakukan.(Aliasar)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Rab 20 Agu 2025. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.