Padahal, nilai aset yang belum terlacak itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Tim tersebut berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, H. Armia, dan melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lingga.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam menelusuri aset yang hilang. Beberapa pihak menduga, hilangnya sejumlah aset merupakan akibat kelalaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pengelola dan pengawas aset daerah.“Kalau BPKAD bekerja sesuai fungsi pengawasan, aset itu pasti aman. Tapi karena kelalaian dan lemahnya pengawasan, akhirnya banyak aset yang raib,” ujar sumber Radar Kepri yang enggan disebutkan namanya, Selasa (21/10/2025).
Sumber tersebut juga menuding adanya praktik nepotisme di tubuh pemerintahan Kabupaten Lingga yang menyebabkan lemahnya kinerja birokrasi.“Pejabatnya banyak dari kalangan keluarga. Ada yang keponakan bupati, paman sekda, bahkan kerabat dekat menduduki jabatan strategis. Ini dampaknya—aset yang dibeli dari uang rakyat hilang sia-sia,” tegasnya.
Menurut sumber itu, sejak tim pencari aset dibentuk oleh Bupati Lingga M. Nizar, S.Sos, satu tahun lalu, belum ada langkah konkret atau hasil nyata yang ditunjukkan.“Tim ini seolah hanya formalitas. Kalau memang tidak mampu, laporkan saja ke pihak berwenang. Tapi sampai sekarang tak ada hasil. Seperti batu jatuh ke laut, tenggelam tanpa jejak,” ujarnya sinis.
Ia juga meragukan ketegasan Bupati M. Nizar untuk menindak tim tersebut, karena ketua tim disebut masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan bupati sendiri.“Mustahil bupati bisa tegas kalau yang dipimpin masih keluarga sendiri,” tambahnya.
Kritik serupa juga datang dari sumber lain yang dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (22/8/2025). Ia menilai, hilangnya aset bukan karena sulit ditemukan, melainkan karena memang tidak pernah dicari secara serius.“Bisa jadi aset itu sudah berpindah tangan atau dijual untuk kepentingan pribadi. Tapi karena tidak ada niat mencarinya, ya dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.
Ketiadaan tindakan tegas dari Bupati Lingga dinilai memperburuk situasi. Tim pencari aset disebut “melempem” karena tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah.“Kalau kepala daerah tegas, aset itu pasti bisa dilacak. Sekarang yang ada malah pembiaran,” katanya lagi.
Kegagalan BPKAD dalam mengelola dan mengamankan aset daerah juga menimbulkan kecurigaan publik bahwa jabatan di instansi tersebut didominasi “pejabat titipan”.“Apakah semua pejabat di BPKAD ini pejabat titipan? Makanya tidak bisa bekerja maksimal,” tutur sumber dengan nada kesal.
Hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala BPKAD Lingga, Sutarman, belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan Radar Kepri melalui WhatsApp pada Minggu (19/10/2025) tidak direspons.
Publik kini menantikan langkah Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk turun tangan menyelidiki dugaan hilangnya aset bernilai miliaran rupiah ini.
Upaya konfirmasi kepada pejabat terkait lainnya juga belum membuahkan hasil hingga berita ini diunggah.
(Aliasar/Radar)
