Tanjungpinang, Radar Kepri-Konflik internal yang mencuat di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) memantik reaksi keras dari kalangan pegawai. Salah satu staf BTIKP, Teddy Maembong, akhirnya angkat bicara dan menyuarakan kekecewaannya terhadap situasi yang dinilai telah mencederai profesionalisme dan integritas lembaga tersebut.
“Saya, Teddy Maembong, sebagai staf di UPTD BTIKP, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk konflik internal yang tengah melanda kantor kami. Konflik ini muncul akibat benturan ego dan ambisi segelintir pimpinan, yang kini telah meracuni iklim kerja,” ujarnya saat ditemui di Tanjungpinang, Jumat (31/10/2025).
Teddy menegaskan, akibat konflik tersebut suasana kerja menjadi tidak kondusif. Semangat dan moral para pegawai menurun drastis, bahkan pelayanan publik ikut terganggu.“Semua ini terjadi karena ada pimpinan yang lebih mementingkan gengsi dan permainan kuasa daripada tanggung jawab jabatan. Kami bukan pion dalam politik kantor, bukan alat untuk menopang citra siapa pun. Kami bekerja untuk masyarakat, bukan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Ia menyebut, ketika jabatan dijadikan ajang saling menjatuhkan dan mempertontonkan ego, maka yang dikorbankan adalah martabat institusi dan kepercayaan publik.“Kami menolak menjadi korban dari perang ego atasan,” kata Teddy.
Teddy juga mendesak seluruh pimpinan BTIKP agar menghentikan drama internal yang merusak nama baik lembaga. Ia menyerukan agar setiap pejabat kembali pada prinsip dasar ASN — integritas, disiplin, dan pelayanan publik.“Selesaikan persoalan melalui mekanisme resmi, bukan dengan tekanan, bisikan, atau intrik destruktif. BTIKP adalah rumah pengabdian, bukan panggung adu kekuasaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Teddy menegaskan bahwa ASN sejatinya berdiri untuk negara dan kebenaran, bukan tunduk pada ambisi pribadi siapa pun.“Kami memilih integritas dan profesionalisme. Kami menolak setiap bentuk arogansi yang merusak tugas pelayanan publik,” tutupnya.
Dari informasi yang dihimpun Radar Kepri, konflik di internal BTIKP Didisdik Kepri diduga dipicu oleh persoalan permintaan fee proyek oleh salah satu pejabat eselon III.
Pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi pernyataan ini kepada pejabat terkait guna mendapatkan klarifikasi resmi.(Aliasar / Radar Kepri)
