Sekda Lingga Diperiksa Polda Kepri, LSM LAMI Desak Penegakan Hukum Transparan

“Sebagai putra daerah sekaligus Ketua LAMI Lingga, saya meminta Ditreskrimsus Polda Kepri menuntaskan penyelidikan ini dengan terbuka agar masyarakat tahu hasilnya,” tegas Satriyadi melalui pesan singkat, Jumat (5/9/2025).

Ia menekankan, bila penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi (Tipikor), proses hukum harus segera ditegakkan tanpa pandang bulu. “Hukum tidak boleh berhenti di meja pemeriksaan. Penegakan harus berjalan sebagaimana mestinya, hingga ada kepastian hukum,” ujarnya.

Satriyadi juga mengingatkan fungsi hukum sebagai instrumen efek jera sekaligus pagar pembatas agar pejabat publik tidak sewenang-wenang menggunakan jabatan. “Hukum adalah benteng masyarakat dari tindak pidana, khususnya korupsi,” tambahnya.

Informasi yang beredar menyebutkan, pemeriksaan Sekda Lingga terkait dugaan korupsi pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada PT Surya Singkep Pratama, perusahaan milik Suryono.

Secara regulasi, dugaan penyalahgunaan kewenangan pejabat negara dapat dijerat melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

• Pasal 17-18 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan larangan melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan wewenang.

• Pasal 3 UU Tipikor mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan jabatan hingga merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun korporasi.

Satriyadi menegaskan, penegakan hukum tanpa kompromi akan menjadi langkah penting membangun birokrasi bersih, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. “Siapapun yang terbukti bersalah harus ditindak, demi tegaknya keadilan dan terciptanya pemerintahan yang profesional,” pungkasnya.(Aliasat)