Satpol PP Tanjungpinang Belum Tindak Bangunan Ilegal di Hulu Sei Carang, Ini Alasan Kabid PPUD

“Kami sudah memanggil pemilik bangunan untuk klarifikasi dan meminta keterangan. Proses penanganan tetap berjalan sesuai prosedur,” ujarnya kepada radarkepri.com.

Bangunan di Atas Drainase, Tak Kantongi Izin

Berdasarkan hasil penyelidikan dan dokumen resmi yang diperoleh Radar Kepri, bangunan tersebut diketahui berdiri tepat di atas drainase dan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) alias izin mendirikan bangunan.

Satpol PP menyatakan bangunan itu telah melanggar aturan dan pemiliknya, yang diketahui bernama Faisal.

Mengacu pada Surat Tugas Nomor: B/182.1/147/29/6.2.05/2025 tanggal 9 Juli 2025, kegiatan ini dilakukan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mencegah potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kronologi dan Temuan Lapangan

Berikut kronologis kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi.

Jumat, 11 Juli 2025, pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang, dilakukan pertemuan dan penyelidikan terkait laporan bangunan liar di atas drainase.

Dalam pemeriksaan, Faisal mengakui bahwa bangunan tersebut dibangun atas inisiatif dan dana pribadi tanpa memiliki PBG.

Faisal menolak menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi aturan Perda/Perkada, dengan alasan ingin mempertimbangkan keputusan selama tiga hari. Penolakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Tanda Tangan.

Langkah Selanjutnya: Penindakan Fisik

Menurut rencana, Satpol PP akan memasang garis segel PPNS Line pada Senin, 14 Juli 2025. Namun hingga pukul 16 00 Wib, rencana penindakan yang telah dilaporkan ke Walikota Tanjungpinang itu ternyata hanya sebatas wacana. Buktinya, sampai jam kerja habis, penindakan tak dilaksanakan.

Keterlambatan dalam penindakan bangunan ilegal seperti ini patut dipertanyakan mengingat potensi dampaknya terhadap aliran sungai, drainase, dan ketertiban lingkungan.

Publik berhak menuntut ketegasan aparat penegak perda, bukan sekadar pendekatan persuasif tanpa batas waktu. Radar Kepri akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.(red)