RSUD Tanjungpinang Diduga Batasi Pelayanan IGD Berdasarkan Tarif BPJS

Seorang sumber internal RSUD Tanjungpinang mengungkapkan kepada Radar Kepri, Kamis (28/8/2025), bahwa dokter dan perawat kerap mengukur layanan berdasarkan nilai klaim, bukan kondisi darurat pasien. Jika dianggap masih bisa ditangani di puskesmas atau rawat jalan, pasien diarahkan untuk kembali, bahkan ada yang ditolak masuk IGD.

“Sering kali pasien hanya diperiksa sebatas formalitas. Tidak ada tindakan lanjutan seperti rontgen atau tes darah, padahal itu penting untuk menentukan diagnosis,” ujar sumber tersebut melalui pesan singkat WhatsApp.

Temuan ini menimbulkan keresahan warga. Sejumlah pasien mengaku enggan bersuara lantang karena khawatir akan mendapat perlakuan berbeda bila kembali berobat ke RSUD. “Banyak masyarakat hanya bisa mengeluh di belakang, karena tahu layanan rumah sakit bergantung pada klaim BPJS. Kalau biaya lebih dari itu, tidak dibayarkan,” lanjut sumber.

Kondisi ini juga memunculkan kritik bahwa slogan “berbenah dan bersih-bersih” yang digaungkan Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, hanya sebatas retorika. Masyarakat berharap pemerintah kota turun tangan agar RSUD Tanjungpinang benar-benar memberikan pelayanan medis sesuai standar kegawatdaruratan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Tanjungpinang maupun Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan pembatasan pelayanan IGD tersebut.(Aliasar)