Sorotan tersebut juga mengarah pada kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut tidak berjalan optimal. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga menyebut kondisi itu dipicu oleh kuatnya intervensi pihak di luar struktur pemerintahan, termasuk istri Bupati Lingga, Maratusholeha.
“Banyak program OPD tidak berjalan maksimal karena terlalu banyak campur tangan dari istri bupati. Seharusnya beliau fokus pada peran di Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bukan urusan teknis dinas,” ujar seorang ASN kepada Radar Kepri melalui sambungan telepon, Kamis (1/1/2026).
Sumber tersebut bahkan menggunakan istilah “kemaruk” untuk menggambarkan sikap yang dinilainya terlalu jauh mencampuri urusan birokrasi pemerintahan. Namun demikian, pernyataan tersebut disampaikan sebagai pendapat pribadi narasumber dan bukan pernyataan resmi institusi.
Tak hanya soal intervensi, sumber yang sama juga menyoroti proses penempatan pejabat kepala OPD. Menurutnya, sejumlah jabatan strategis lebih banyak diisi berdasarkan kedekatan personal, bukan kompetensi dan rekam jejak profesional.
“Banyak kepala OPD yang ditempatkan karena kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan bupati, bukan karena kemampuan atau prestasi kerja,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Lingga M. Nizar maupun pihak terkait lainnya, termasuk Maratusholeha, guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.
(Aliasar)
