Polda Kepri Selidiki Dugaan Korupsi Penerbitan Izin PKKPR di Kabupaten Lingga

Informasi yang dihimpun Radar Kepri menyebutkan, pemeriksaan dilakukan dalam rangka pendalaman dugaan penyalahgunaan wewenang pada proses penerbitan izin PKKPR yang diduga menguntungkan salah satu perusahaan besar, PT SSP, pemilik lahan ribuan hektare di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat.

Izin tersebut kabarnya diterbitkan berdasarkan rekomendasi Bupati Lingga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan mengacu pada SK Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Lingga.

Beberapa pejabat strategis di lingkungan Pemkab Lingga telah dimintai keterangan, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Armia, yang juga menjabat Ketua Forum Penataan Ruang (FTR) Kabupaten Lingga. Selain itu, penyidik juga memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Joko Mulyono, sejumlah pejabat DPMPTSP, Kabid Tata Ruang Fiza, Pengawas Tata Ruang Varida Henemia, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Penyidik Polda Kepri masih berada pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Fokus pemeriksaan diarahkan pada proses penerbitan izin, alur rekomendasi pejabat, dan asal-usul lahan yang kini dikuasai perusahaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin belum memberikan tanggapan resmi. Pesan konfirmasi yang dikirimkan Radar Kepri kepada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, M.Si, selaku Kabid Humas Polda Kepri, juga belum dibalas.

Upaya konfirmasi kepada pejabat Pemkab Lingga dan pihak perusahaan terkait masih terus dilakukan.

Kasus Lama Belum Tuntas

Catatan Radar Kepri menunjukkan, Sekda Lingga Armia sebelumnya juga pernah diperiksa Kejaksaan Negeri Lingga pada 2023 dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2020–2021 senilai sekitar Rp25 miliar. Saat itu, kasus disebut akan naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini perkembangannya tenggelam bak batu jatuh ke laut.

Publik Menunggu Ketegasan Aparat

Dua tahun berselang, masyarakat Lingga kembali menyoroti kinerja aparat penegak hukum. Publik berharap, penyelidikan dugaan korupsi dalam penerbitan PKKPR ini tidak bernasib sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang mandek tanpa kejelasan.

Transparansi dan konsistensi penegakan hukum kini menjadi ujian serius bagi aparat di “Bumi Bunda Tanah Melayu” yang dipimpin Bupati M. Nizar, S.Sos.

(Aliasar / Radar Kepri)