Batam, Radar Kepri-Kontestasi Pilkada Serentak 2020 semakin menarik perhatian publik. Atmosfer serupa juga terjadi di Kepulauan Riau. Belakangan, perbincangan dan perdebatan yang semakin marak terkait rekam jejak kandidat, terutama menyasar latar belakang pendidikannya.
Pemerhati Pilkada Kepri Aldo Serena menyatakan, masyarakat harus kritis sebelum menentukan pilihan. Karenanya, penelusuran mengenai rekam jejak masing-masing kandidat memang seharusnya dilakukan.
“Ikhtiar semacam ini sangat baik. Bagaimana publik secara teliti menyeleksi siapa figur pemimpin yang terbaik untuk menjadi pemimpin,” kata Indira saat ditemui media di kawasan Kota Batam, Kamis (1/10).
Di sisi lain, Aldo menilai potensi praktik manipulatif yang dilakukan kandidat terkait latar belakang pendidikannya bisa saja terjadi. Demi meraup dukungan pemilih, bukan tak mungkin kandidat tersebut memalsukan gelar pendidikannya.
“Ini yang bahaya. Munculnya kandidat kepala daerah yang melakukan manipulasi hanya untuk meraih dukungan bukanlah sosok yang layak menjadi pemimpin. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib satu daerah ketika dipimpin oleh orang semacam itu,” ujarnya.
Belakangan, isu tersebut mengarah pada pencalonan Calon Walikota Batam Muhammad Rudi. Menurut Indira, dari hasil penelusuran data autentik dan infromasi resmi, Rudi mendaftar ke KPU Kota Batam menggunakan latar belakang pendidikan berbeda dengan pendaftaran pilkada sebelumnya.
Saat Pilkada 2010, ketika Rudi berpasangan dengan Ahmad Dahlan, Rudi sebagai Calon Wakil Wali Kota Batam mendaftar menggunakan nama Rudi SE, MM, melampirkan ijazah S1 dan S2. Demikian juga untuk Pilwako 2015, yakni Rudi SE, MM berpasangan dengan Amsakar Achmad, S.Sos, MSi.
Masalahnya, muncul dugaan jika gelar sarjana yang digunakan Rudi justru bermasalah. Itu karena kedua gelar tersebut diperoleh Rudi dari STIE Adhy Niaga di Bekasi, yang telah dinyatakan bermasalah oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan.
“Saya pikir publik harus tahu, mengapa gelar kesarjanaan Rudi tiba-tiba hilang. Meskipun memang tidak menyalahi aturan, tapi tetap saja aneh. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, Rudi seharusnya secara terbuka melakukan klarifikasi atau penjelasan,” kata Aldo.
Selain Rudi, Calon Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, yang juga istri Rudi, tak lepas dari kritikan publik. Pasalnya, Marlin hanya menggunakan ijazah SMA. Menurut Indira, memang tidak ada yang keliru terkait hal tersebut. Namun, untuk menjadi calon wakil gubernur, dinilainya kurang tepat.
“Saya bukan berarti melemahkan lulusan SMA, tapi masa iya publik menghendaki seorang pemimpin yang dalam tanda kutip hanya lulusan SMA. Belum lagi jika kita ulik lebih dalam terkait kontribusi apa untuk masyarakat,” ujarnya.(red)
