Pajak dan Asuransi Kendaraan Dinas di Lingga Diduga Dikorupsi

Kuat dugaan, praktik serupa juga terjadi pada mobil dinas (mobdin) di bawah kepemimpinan Bupati M. Nizar, S.Sos. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, apalagi pemerintah pusat terus menekan rakyat kecil dengan kenaikan tarif pajak, sementara pemerintah daerah justru lalai mengelola kewajibannya sendiri.

Lebih jauh, publik juga masih diingatkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023, yang menyebut aset daerah senilai lebih dari Rp10 miliar di bawah pengawasan Sekda Lingga dinyatakan hilang tanpa jejak. Fakta ini memicu spekulasi adanya aset yang sengaja dijual atau berpindah tangan ke pihak lain.

“Saya tidak yakin semua aset itu hilang begitu saja. Sangat mungkin ada oknum yang menjualnya untuk kepentingan pribadi,” ungkap seorang sumber Radar Kepri yang enggan disebutkan namanya, Kamis (21/8/2025).

Menurut sumber tersebut, kasus ini baru terungkap ke publik setelah diberitakan Radar Kepri. Ia menyesalkan minimnya media di Lingga yang berani menulis berita kritis.
“Kenapa hanya Radar Kepri yang berani angkat persoalan ini? Apa media lain dibungkam atau wartawannya tidak bisa menulis kritis?” ujarnya heran.

Ia juga menyinggung bahwa aset yang terbengkalai bukan hanya kendaraan dinas. Beberapa proyek strategis daerah juga mangkrak, seperti pasar rakyat, mesin pengolahan sampah, tambak udang, kilang padi di Sungai Besar, hingga areal sawah bantuan pemerintah pusat.
“Semua itu terbengkalai tanpa pengelolaan. Pemkab Lingga terkesan tidak peduli dengan aset daerah yang dibeli dari uang rakyat,” tegasnya.

Tak hanya pajak kendaraan, sumber ini juga mempertanyakan keberadaan asuransi kendaraan dinas.
“Apakah kendaraan dinas diasuransikan? Kalau iya, di mana dan melalui perusahaan apa? Jika dihitung jumlah kendaraan dinas di Lingga, tentu nilai pajak dan premi asuransinya besar. Jangan-jangan ini juga dijadikan lahan korupsi untuk keuntungan pribadi,” ungkapnya.

Sumber tersebut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
“Harus ada penindakan terhadap pejabat yang bertanggung jawab. Aset daerah jangan sampai raib tanpa jejak. Kalau hilang harus jelas rimbanya, kalau rusak harus jelas kuburnya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Lingga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Radar Kepri masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pejabat terkait.(Aliasar)