; charset=UTF-8" /> M Nizar Bupati Terkaya Kedua di Provinsi Kepri, Juaranya Anak Gubernur - | ';

| | 90 kali dibaca

M Nizar Bupati Terkaya Kedua di Provinsi Kepri, Juaranya Anak Gubernur

M Nizar S Sos, Bupati Lingga.

 

Tanjungpinang, Radar Kepri-Kabupaten Lingga menyandang status kabupaten miskin di Provinsi Kepri. Namun untuk harta kekayaan pimpinan dalam hal ini, Bupati, kabupaten ini layak “bangga”. Karena memiliki Bupati terkaya kedua di Kepri hanya kalah dengan Bupati Bintan, Roby Kurniawan.

Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Lingga, M Nizar S Sos, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) membuka potret harta pejabat publik di Kepulauan Riau.

Untuk periode 2024, Bupati Lingga, Muhammad Nizar, tercatat sebagai bupati terkaya kedua di Kepri dengan total kekayaan Rp3,24 miliar. Data ini disampaikan KPK melalui LHKPN yang dilaporkan pada 9 Januari 2025.

Komposisi kekayaan Nizar antara lain tanah dan bangunan senilai Rp3,4 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 72 juta, harta bergerak lainnya Rp33,2 juta, serta kas dan setara kas Rp37,6 juta. Meski begitu, Nizar juga tercatat memiliki utang sebesar Rp300 juta.

Di atas Nizar, posisi pertama ditempati Bupati Bintan, Roby Kurniawan Ansar, putra Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Roby melaporkan total kekayaan Rp6,91 miliar pada 25 Maret 2024 untuk periode 2023. Kekayaan tersebut mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,7 miliar, alat transportasi Rp925 juta, serta kas Rp77,5 juta. Menariknya, Roby tercatat tanpa utang sepeser pun.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menempati posisi ketiga dengan kekayaan Rp1,39 miliar. Ketua Partai Demokrat Kepri itu memiliki aset tanah dan bangunan di Kota Batam serta sejumlah harta bergerak lainnya.

Laporan kekayaan para kepala daerah ini kembali menyorot transparansi pejabat publik, sekaligus memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana kekayaan yang mereka laporkan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin?.

Ironisnya dengan kekayaan “melimpah” ini, dua hajatan besar di Kabupaten Lingga yakni  MTQ Tingkat Provinsi dan Porprov gagal dilaksanakan dengan alasan minim anggaran. Padahal kedua ajang ini diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi dan UMKM Kabupaten berjuluk Bunda Tanah Melayu ini. Wajar timbul pertanyaan, dengan APBD hampir Rp 1 Triliun, kemana saja uang rakyat tersebut dipergunakan ?.

Desakan agar KPK segera mengusut skandal Mega korupsi di Kabupaten Lingga terus menguat agar kabupaten ini terselamatkan dari kehancuran. Bahkan, sejumlah tokoh Lingga meminta status kabupaten Lingga dikembalikan ke Kecamatan.

Upaya konfirmasi dengan pihak terkait masih diupayakan media ini, namun belum berhasil.(red)

Ditulis Oleh Pada Rab 03 Sep 2025. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek