Informasi ini disampaikan sumber internal RSUD Tanjungpinang kepada Radar Kepri melalui pesan WhatsApp, Kamis (28/8/2025). “Pejabat yang berpotensi menjadi pembusukan di bawah kepemimpinan Lis harus segera disingkirkan, supaya penyakit itu tidak menular ke OPD lain,” tegas sumber tersebut, Jumat (29/8/2025).
Pejabat Lama, Jabatan Strategis
Sumber menuturkan, sejumlah pejabat di RSUD masih bercokol sejak era Wali Kota Hj. Rahma hingga kini di era Lis Darmansyah. Bahkan, ada yang dinilai lebih sibuk “menjilat” pimpinan ketimbang bekerja melayani masyarakat.
“Banyak pejabat jarang masuk kerja, tapi tetap dipertahankan. Kalau Wali Kota tidak cepat berbenah, citra RSUD akan makin buruk di mata publik,” katanya.
Ia juga menyoroti penempatan pejabat yang dianggap tidak sesuai kompetensi. Misalnya, mutasi Erza Sopia dari Kabid Keperawatan menjadi Kabid Pelayanan Kesehatan. Padahal, posisi itu idealnya diisi dokter, bukan perawat.
Keluarga Kuasai Jabatan
Praktik nepotisme juga diduga kuat berlangsung di RSUD Tanjungpinang. Menurut sumber, sejumlah jabatan penting diisi oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.
Contohnya, Ida (baru pensiun) pernah menjabat Kepala Instalasi Laundry. Sementara itu, Chairul Andri, suami Erza Sopia, sudah puluhan tahun menduduki jabatan Kepala Instalasi Hemodialisa tanpa pernah digeser. “Berbeda dengan kepala instalasi lain yang rutin dirotasi setiap tahun untuk penyegaran,” ujar sumber.
Tak hanya itu, anak dan kerabat Erza Sopia disebut ikut bekerja di berbagai lini rumah sakit, mulai dari perawat, tenaga kerja prakarya, hingga cleaning service. “Hampir semua lini dikuasai keluarganya. Siapa yang berani protes, risikonya dimusuhi bahkan dipindahkan ke tempat yang tidak menguntungkan,” jelasnya.
Perlakuan Khusus dan Intervensi
Sumber juga mengungkap adanya perlakuan diskriminatif terhadap pasien. Pejabat dan anggota dewan disebut mendapat pelayanan khusus, sementara pasien masyarakat umum kerap terabaikan.
Selain itu, pejabat terkait diduga sering melakukan intervensi di luar tupoksi. “Bidang Tata Usaha yang seharusnya mengatur posisi dan kinerja pegawai kini ikut dikuasai. Pemindahan pegawai dilakukan sesuka hati, bahkan sejumlah proyek strategis rumah sakit juga diintervensi,” ungkapnya.
Harapan Perubahan
Kondisi ini, lanjut sumber, sudah berlangsung lama, bahkan sempat mendapat dukungan dari direktur sebelumnya, dr. Yunisaf Mars. “Banyak tenaga medis hanya bisa mengeluh di belakang layar karena takut jadi korban politik dinasti,” ucapnya.
Masyarakat dan karyawan RSUD Tanjungpinang kini berharap Wali Kota Lis Darmansyah segera melakukan pembenahan menyeluruh, agar tata kelola RSUD kembali pada prinsip profesionalisme dan bebas dari kepentingan politik.
Upaya konfirmasi atas dugaan ini masih terus diupayakan ke pihak-pihak terkait.(Aliasar)
