Kejati Kepri Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp4,4 Miliar dari Dirut PT Bias Delta Pratama

Uang tersebut dikembalikan oleh Abdul Chair Husain, Direktur Utama PT Bias Delta Pratama (BDP), langsung kepada tim penyidik Kejati Kepri yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus Mukharom, S.H., M.H., di Gedung Pidsus Kejati Kepri, Tanjungpinang, Selasa (14/10/2025).

Pengembalian dilakukan setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri melalui Laporan Nomor PE.03.03/LHP-355/PW28/5/2024 tertanggal 17 September 2024 menemukan adanya kerugian negara sebesar US$272.497 khusus dari kegiatan yang dilakukan PT BDP.

Dana hasil pengembalian tersebut langsung disita dan dititipkan melalui rekening Kejati Kepri di Bank BNI Cabang Tanjungpinang KCP Pamedan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Diduga Jalankan Usaha Tanpa Kerja Sama Resmi

Hasil penyidikan mengungkap, PT Bias Delta Pratama sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sejak tahun 2015 hingga 2021 tetap melaksanakan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan Kabil dan Batu Ampar, meski tidak memiliki kerja sama operasional (KSO) yang sah dengan BP Batam.

Akibatnya, BP Batam tidak menerima bagi hasil 20% dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 16 Tahun 2012. Kegiatan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Kejaksaan: Pengembalian Tak Hapus Pidana

Kepala Kejati Kepri J. Devy Sudarso menegaskan, pengembalian kerugian negara merupakan langkah positif untuk memulihkan keuangan negara, namun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi.“Fokus penegakan hukum bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan. Uang hasil korupsi harus kembali ke kas negara,” tegas Devy Sudarso.

Ia menambahkan, Kejaksaan berkomitmen menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan berintegritas, serta mendorong pengembalian aset negara sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi secara komprehensif.(hum/red)