Kejati Kepri Tahan Pejabat BP Karimun, Korupsi Kuota Rokok Non-Cukai Rugikan Negara Rp 182,9 Miliar

Ketiga tersangka yakni CA (Cendra) mantan Kepala BP Karimun periode 2016–2019, serta YI dan DA, yang kala itu menjabat Ketua dan Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian Rokok di kawasan FTZ.

Mereka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penetapan kuota rokok non-cukai dengan tidak mengacu pada data resmi dari instansi berwenang. Alokasi kuota yang diputuskan jauh melampaui kebutuhan riil daerah dan bertentangan dengan sejumlah regulasi, termasuk PMK No. 47/2012, PMK No. 120/2017, serta surat edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Akibatnya, terjadi kelebihan distribusi rokok yang seharusnya dikenai pungutan berupa cukai, pajak rokok, dan PPN. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp182,96 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Penyidik telah menahan tersangka YI dan DA selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjungpinang. Sedangkan CA tidak ditahan karena alasan sakit,” ujar Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso, Kamis (28/8/2025).

Menurut Devy, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.

“Penahanan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Kepri untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang merugikan negara, khususnya di wilayah kepulauan ini,” tegas Devy.

Kejati memastikan berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan setelah penyidikan rampung.

Kasus ini menambah daftar kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) yang menjadi tersangka karena kuota rokok. Sebelum, kepala BPK Bintan, Saleh Umar bersama eks Bupati Bintan telah dijeboloskan ke penjara karena korupsi kuota rokok dan mikol oleh KPK. Dan dilanjutkan dengan penahanan Den Yealta, kepala BPK Tanjungpinang menyusul Saleh Umar.(Irfan)