Kasatpol PP Lingga Siap Tindak Penyalahgunaan Kendaraan Dinas, Tunggu Instruksi Bupati

“Ini sangat disayangkan, karena sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah. Padahal jelas kendaraan dinas adalah aset daerah, dikelola BPKAD dan penggunaannya diatur masing-masing OPD,” tegas Dody.

Menurutnya, meski koordinasi aset menjadi domain BPKAD, Satpol PP sebagai penegak Perda punya kewenangan untuk menindak jika ada instruksi. “Saat ini kami fokus patroli bersama TNI dan Polri menjaga ketertiban masyarakat. Namun bila Bupati memerintahkan, kami siap kerahkan pasukan untuk menertibkan kendaraan dinas yang disalahgunakan,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi Bupati Lingga, Muhammad Nizar, untuk bertindak tegas mendisiplinkan ASN. Instruksi Bupati dinilai krusial agar Satpol PP dapat menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Publik menilai langkah ini mendesak, mengingat kendaraan dinas yang dibeli dari uang rakyat seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan publik, bukan menjadi kendaraan pribadi. Jika dibiarkan, penyalahgunaan ini bukan hanya mencederai aturan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.(Farhan(