Tanjungpinang, Radar Kepri-Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepri memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 8 Oktober 2025, jika Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tetap melanjutkan rencana swastanisasi kawasan wisata Taman Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang.
Ketua FPI Kepri, Hajarullah Aswat, menegaskan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polresta Tanjungpinang pada 29 September lalu.
“Surat aksi sudah kami masukkan. Jika Gubernur tetap melelang sebagian kawasan Gurindam 12 kepada swasta, maka ribuan warga akan turun ke jalan,” kata Hajarullah saat menutup Rapat Konsolidasi FPI Kepri di Pujasera KM7, Tanjungpinang, Kamis (2/10/2025).
Aksi akan dipusatkan di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, dengan titik kumpul di Lapangan Pamedan Ahmad Yani. Menurut Hajarullah, tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta aksi. “Panitia hanya menyiapkan pengeras suara. Kami ingin masyarakat datang sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Kritik Terhadap Swastanisasi
FPI Kepri menegaskan tidak menolak investasi di Tanjungpinang, namun menolak keras privatisasi ruang publik yang berdampak pada pelaku UMKM.
“Kalau Gurindam 12 dikuasai swasta dengan brand besar, UMKM pasti terpinggirkan. Pemerintah provinsi seharusnya bersinergi dengan Pemko Tanjungpinang, membangun kawasan secantik dan semewah apapun, tapi untuk kepentingan masyarakat,” tegas Hajarullah.
Latar Belakang Konflik
Rencana aksi FPI Kepri ini muncul setelah tuntutan serupa dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Geber Kepri tak digubris Gubernur. Pada 11 September 2025, aliansi itu telah menyampaikan penolakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kepri.
DPRD Kepri bahkan merekomendasikan penundaan lelang kawasan Gurindam 12, namun hingga 27 September tidak ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi.
“Karena tidak ada jawaban dari Gubernur, kami resmi daftarkan rencana aksi ke Polresta Tanjungpinang. Anehnya, baru tengah malam setelah surat kami masuk, Gubernur mendadak mengundang pertemuan dengan pedagang UMKM dan Aliansi Geber di Dompak,” ungkap salah satu peserta konsolidasi.
Belum Ada Keputusan Resmi
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kepri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan atau kelanjutan lelang sebagian kawasan Gurindam 12. Ketidakpastian ini dinilai memperbesar potensi konflik di lapangan.
“Jika pemerintah tetap bungkam, aksi 8 Oktober akan menjadi pintu terakhir bagi masyarakat menyuarakan penolakan,” tegas Hajarullah.(Irfan)
