DPRD Lingga Dinilai Abaikan Aspirasi Publik, Mahasiswa: Dewan Pilih-Pilih Suara Rakyat

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Bunda Tanah Melayu, Said Farhan Falahis Al-Ghiffari, bersama Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Miftahul Fikri, telah melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada DPRD Lingga pada Jumat (10/10/2025). Namun, hingga lebih dari sepekan berlalu, tidak ada respons atau konfirmasi dari pihak dewan.

“Kami sudah menyerahkan surat itu langsung ke bagian umum DPRD. Anehnya, ketika kami konfirmasi ke salah satu anggota dewan, mereka mengaku tidak tahu menahu soal surat tersebut,” ungkap Fikri kepada Radar Kepri, Jumat (17/10/2025).

Fikri mengaku heran apakah surat tersebut memang tidak diteruskan oleh staf internal DPRD, atau justru diabaikan oleh pimpinan dewan. “Padahal, yang ingin kami sampaikan bukan hal sepele. Ini menyangkut aspirasi masyarakat yang sudah lama menunggu penjelasan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa isu krusial yang hendak dibahas dalam audiensi antara lain besarnya tunjangan Ketua DPRD yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan, perluasan lahan sawit hingga ke kawasan kaki Gunung Daik, serta minimnya lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

“Kami menilai tidak etis jika tunjangan anggota DPRD begitu besar, sementara kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun. Rakyat menjerit, tapi kesejahteraan wakilnya justru terus meningkat,” tegas Fikri.

Mahasiswa berharap DPRD Lingga tidak terus menutup diri dari suara rakyat. Mereka mendesak Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, segera menanggapi permohonan audiensi agar isu-isu yang beredar di masyarakat mendapat klarifikasi langsung dari pihak legislatif.

“Dewan seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan justru menghindar ketika rakyat memanggil,” pungkas Fikri.(Farhan)