; charset=UTF-8" /> Ada SPPD Fiktif di DPRD Anambas - | ';

| | 1,681 kali dibaca

Ada SPPD Fiktif di DPRD Anambas

Menguak Dugaan Korupsi di Anambas (1)

Kantor DPRD kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Kantor DPRD kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Anambas mencuat ke publik. Namun dari sekian puluh kasus tersebut, beberapa belas diantaranya telah menjadi temun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri. Ironisnya, tidak satupun temuan BPK RI Perwakilan Kepri tersebut sampai ke meja hijau alias raib ditelan gelombang laut Cina Selatan yang terkenal ganas.

Apa saja temuan lembaga auditor BPK-RI Perwakilan Kepri tersebut ?. Berikut daftar temuan BPK RI Perwakilan Kepri berdasarkan data berupa copy hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, (BPK) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pemerinta kabupaten Kepulauan Anambas di tahun anggaran 2010 lalu terhadap peraturan  perundang-undangan mengungkapkan sebanyak 12 temuan pemeriksaan.

Dalam Bab I  angka 1 terungkap modus dan rincian uang yang diduga di korupsi oleh para wakil rakyat yang saat ini duduk empuk di kursi sebagai berikut. Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 72 650 000, 00. Pada tahun anggaran 2010 sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Belanja Barang dan jasa sebesar Rp17 657 085 192,00 dan di realisasikan, sebesar Rp 11 114 885 386, 00 atau sebesar Rp 62 95% dari anggaran belanja barang dan jasa tersebut. Antara lain digunakan untuk belanja perjalanan dinas dengan anggaran sebesar Rp 8 332 806 000 00 dan realisai sebesar Rp 6 285 666 350, 00 atau sebesar Rp 25 43% .

Dari anggaran realisasi belanja perjalanan dinas diperuntukan bagi anggota DPRD dan pegawai sekretaris DPRD, baik kegiatan perjalanan dalam maupun luar daerah. Perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD dilaksanakan dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi kunjungan kerja dan bimbingan teknis. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap risalah rapat/daftar hadir rapat, bukti kegiatan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Di ketahui sebanyak 2 orang pimpinan dan 14 anggota DPRD melaksanakan kegiatan rangkap yang waktu pelaksanaanya bersamaan.

Kegiatan rangkap tersebut yakni, melakukan pekerjaan dinas keluar Kabupaten Anambas pada saat yang bersamaan dengan melakukan kegiatan rapat di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan tersebut tidak boleh dibayarkan kerena hanya satu kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.

Dengan demikian, pembayaran yang telah diberikan atas kegiatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 72 650 000, 00. Kelebihan pembayaran tersebut, terdiri dari uang saku dan transportasi perjalanan dinas pada hari yang bersamaan dengan kegiatan rapat di kantor DPRD kabupaten Kepulauan Anambas.

Rincian atas kegiatan rapat dan perjalanan dinas Pimpinan/anggota DPRD tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.1.Selanjutnya, kondisi tersebut tidak sesuai dengan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, pasal 26 yang menyatakan bahwa ”Penganggaran atau tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain, di luar ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan pelanggaran hukum.(b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa. ”Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang di anggarkan dalam APBD harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa. Pengeluaran belanja menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan.(c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) berisi, bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud.

Kondisi tersebut, mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 72 650 00 00. Kondisi tersebut terjadi karena (a), pengguna anggaran (PA) sekretariat DPRD kabupaten Kepulauan Anambas tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian anggaran belanja daerah.(b), bendahara pengeluaran sekretariat DPRD belum mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pembayaran.(c), kurang cermatnya pimpinan dan anggota DPRD yang mengeluarkan kegiatan perjalanan dinas bersamaan dengan kegiatan lainya.

Atas permasalahan tersebut, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengikuti dan bersedia meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang namanya tercantum dalam daftar, untuk mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan menyetorkanya ke rekening kas umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BPK RI menyatakan agar Bupati Kepulauan Anambas, Drs Tengku Muhtarudin, agar (a) memerintahkan sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp 72 650 000 00 yang menjadi tanggungjawab pimpinan dan anggota DPRD dan menyetorkanya ke kas daerah.(b), memberikan teguran tertulis kepada pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, supaya meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan belanja Daerah.(c) memerintahkan sekretaris DPRD memberikan teguran tertulis kepada bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD kabupaten kepulauan Anambas, supaya mempedomani ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini di muat belum di peroleh konfirmasi dari sekretariat DPRD KKA, apakah sudah di kembalikan atau masih menjadi hutang yang harus dikembalikan kas daerah.(aliasar)

Ditulis Oleh Pada Ming 16 Mar 2014. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek