' '
| | 1.369 kali dibaca

Warga Tuntut Pemko Tanjungpinang Rp 32,4 Miliar

Herman SH2

Herman SH, Pengacara yang mendapat kuasa menggugat Walikota Tanjungpinang

Tanjungpinang, Radar Kepri-Belum sebulan menjabat sebagai Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah telah mendapat hadiah “warisan” bermasalah dari pendahulunya yang berujung gugatan perdata. Perbuatan melawan hukum (gugatan perdata, red) diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang (PN Tpi). Tak tanggung-tanggung, Pemko Tanjungpinang digugat Rp 32,4 Miliar oleh Cristina Djodi (54) melalui kuasa hukumnya Herman SH.

Gugatan tersebut telah didaftarkan Herman SH di PN Tanjungpinang pada Rabu (06/02) dengan nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TPI, pada Senin (18/02) depan, persidangan pertama akan digelar dengan Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata SH MH dengan anggota Roy Aji Suryo SH MH dan Sarudi SH.

Selain walikota Tanjungpinang, Cristina Djodi juga menggugat Sekretaris Kota Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kepri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemko Tanjungpinang, PT Senggarang Indah Kencana (PT SIK), Suryadi selaku Dirut PT SIK, ketua DPRD Kota Tanjungpinang bersama 4 anggota DPRD Kota Tanjungpinang yaitu, Ir Borman Sirait MM, Ahmad Dani, Zarnizar dan Maskur Tilawahyu SH. Cristina Djodi juga menggugat Suyatno AMP selaku Plt Sekdako Tanjungpinang, Syafrizal, Camat Tanjungpinang Timur, Herman Supriyanto SH (Kabag Hukum Pemko Tpi), Agustiawarman selaku Kabag Agraria, Wimmy Dharma sebagai Lurah Air Raja, Asnen Novizar yang menjabat Kasi Pengukuran BPN Kota Tanjungpinang, Abdullah Efendi selaku Kasubsi Landreeform Kota Tanjungpinang, Mohd Ardhoni selaku Seklur Air Raja, M Muslim Basyir yang menjabat ketua RW 8 Kelurahan Air Raja, M Macruh Tan, ketua RT 01 kelurahan Air Raja dan Dody Martinus selaku kontraktor serta Sujiman, tokoh masyarakat RW 8 yang beralamat di Jl Baru Km 8, Tanjungpinang. Total orang yang digugat Critina Djodi 23 orang/instansi pemerintahan.

Dalam copy gugatan yang diterima Radar Kepri, disebutkan dasar dan alasan serta pihak-pihak yang digugat oleh Critina Djodi ini. Disebutkan, Cristina Djodi merupakan pemilik tanah seluas 19 692 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 892 tahun 2004 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang yang di uraikan dengan surat ukur nomor 0576/Air Raja/2003 tertanggal 6 Desember 2003. Dalam gugatan disebutkan, tanah tersebut dibeli Cristina Djodi dari Diana Sulastri pada 14 Agustus 2006 dengan harga Rp 60 juta yang dikuatkan dengan akta jual beli di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Augi Nugroho Hartaji SH dibawah akta nomor 340/2006 tanggan 18 Agustus 2008. Sampai hari ini, status tanah tersebut masih sah secara hukum milik Cristina Djodi, karena tidak pelepasan hak maupun dijual kepada pihak manapun.

Persoalan mulai muncul pada pertengahan tahun 2009 lalu, tanpa sepengetahuan dan se-ijin Cristina Djodi, Walikota Tanjungpinang, waktu itu dijabat Dra H Surya Tati A Manan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kepri serta PT SIK dengan direktur Suryadi membuat jalan dengan membelah tanah miliknya yang berada di bagian Utara. Akibatnya, tanah milik Critina Djodi itu berkurang seluas 2475 meter persegi.

Mengetahui tanahnya dipergunakan untuk membangun jalan tanpa ijin, Cristina Djodi meminta suaminya Djodi Wirahadikusuma untuk memagar diseluruh lokasi tersebut.”Pemagaran itu bertujuan agar walikota Tanjungpinang (Dra H Surya Tatik A Manan, Wako waktu itu, red ) mengetahui bahwa lahan yang dibangun jalan itu ada pemiliknya dan bersertifikat yang diterbikan oleh BPN Kota Tanjungpinang.

Namun Pemko Tanjungpinang dan DPU Provinsi Kepri serta PT SIK tetap melanjutkan pembangunan jalan tersebut tanpa memperdulikan ganti rugi ataupun mengajak pemilik lahan berunding dan musyawarah.”Seharusnya DPU Provinsi Kepri berkoordinasi dengan Pemko Tanjupinang agar persoalan lahan itu diselesaikan sebelum jalan dibangun.”sesal Herman SH.

Pihaknya mencurigai adanya penjualan biji bauksit dari lahan milik Critina Djodi itu, karena didalam lahan yang berbukit itu terdapat biji bauksit yang memiliki nilai ekonomis.

Untuk mempertahankan hak-haknya selaku pemilik tanah, Cristina Djodi kemudian meminta beberapa orang anak buahnya untuk menjaga tanah yang diserobot Pemko Tanjungpinang itu. Anehnya, ketika tanah ini di pagar, ada  beberapa orang oknum anggota DPRD Kota Tanjungpinang, yaitu Ir Borman Sirait, Ahmad Dani, Zarnizar dan Maskur Tilahwahyu diam-diam menghubungi Djodi Wirahadikusuma minta ijin agar jalan itu dibuka pagarnya.

Djodi Wirahadikusuma kemudian memberikan ijin untuk lori yang berkapasitas 6 ton. Namun, berdasarkan keterangan penjaga lahan, ternyata truk yang melewati jalan tersebut bukan hanya lori berkapasitas 6 ton tapi banyak yang berkapasitas 10 ton untuk mengangkut biji bauksit.

Persoalan tanah yang dipakai tanpa perundingan dan musyarawarah dari Pemko Tanjungpinang itu, semakin menarik karena sangat antusiasnya para wakil rakyat “mengurusnya”. Padahal disepanjang jalur jalan itu, dapat dihitung dengan jari jumlah warga bermukim. Buktinya, pada Selasa, 4 Desember 2012, para wakil rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanpa dihadiri pemilik lahan.

Besoknya, tanggal 5 Desember 2012, Cristina Djodi mendapat surat dari Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, intinya meminta agar Cristina Djodi mencabut pagar yang dipasang diatas lahannya dengan lahan itu masuk dalam proyek Jl Gugus di batu 8 atas, Tanjungpinang.

Atas perbuatan para tergugat 1 sampai dengan 23 tersebut, Cristina Djodi merasa dirugikan secara matriil dan imateril dengan total kerugian mencapai Rp 32 427 500 000, (Rp 32,4275 Miliar). Dengan perincian, kerugian materil, pihak tergugat kehilan hak atas tanahnya seluas 2475 meter persegi dengan nilai Rp 2 427 500 000 ditambah kerugian imatriil Rp 30 Miliar.

Critina Djodi juga meminta PN Tpi mengabulkan gugatannya agar tergugat 1 sampai 23 mengembalikan tanah seluas 2475 meter persegi tersebut kepadanya. Dan menghukum uang paksa Rp 30 juta per-harinya jika tergugat 1 sampai tergugat 23 lalai dalam menjalankan putusan PN Tanjungpinang.

Dalam catatan Radar Kepri, kasus lahan yang dipakai pemko Tanjungpinang terdahulu tanpa ganti rugi, hanyalah satu dari beberapa “warisan” bermasalah yang saat ini dan kedepannya akan menjadi persoalan pasangan H Lis Darmansyah SH-Syahrul S Pd.

Persoalan lain, seperti dugaan korupsi dibalik ganti rugi tanah ini, serta proyek-proyek bermasalah akan marak muncul dan menjadi pekerjaan rumah yang harus ditunstaskan H Lis Dharmansyah SH.  Warisan masalah lain, terkait kepemilikan asset Pemko Tanjunpinang yang saat ini masih “dikuasai” Pemkab Bintan. Seperti asset Pasar Baru yang hanya sebagian diserahkan kabupaten induk (Bintan, red). (irfan)

Ditulis Oleh Pada Jum 15 Feb 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda