| | 539 kali dibaca

Warga Tagih Janji Hamid Laporkan “Perampok” Uang Rakyat Natuna

Bupati Natuna, Drs H Hamid Rizal.

Natuna, Radar Kepri – Sepertinya pemerintah Kabupaten (Bupati) Drs. H Hamid Rizal, tidak akan main main lagi terkait persoalan penagihan kelebihan pembayaran uang kepada dua kontraktor proyek Pembangunan Gedung Dewan dan Pasar Moderen Natuna, sebesar Rp. 5,4 miliar itu.

Kata Hamid, upaya pemerintah Kabupaten Natuna sudah dilakukan, namun nampaknya belum ada niat baik dari pihak kontraktor itu. bahkan salah satu kontraktor kabur, tidak diketahui alamatnya sampai saat ini. biarlah pihak hukum saja yang mengejar dia nanti, “Kata Hamid usai Coffe Morning dengan Wartawan kemaren.

Hamid juga menyampaikan, saya sekarang adapun salah satu kontraktor yang ingin membayar secara dicicil, tetapi kita tidak mau.” Enak saja mereka, terima uang cadh bayarnya dicicil. “Ungkap Hamid.

Meskipun Pemda Natuna pada tahun 2018 nanti ini memproritaskan pembangunan fisik. Namun,
Hamid juga memastikan belum akan melanjutkan pembangunan dua proyek Gedung Dewan dan Pasar Modren Ranai itu, sampai persoalannya selesai,Kata Hamid.

Dari pantauan media ini di lokasi dua mega proyek yang telah menelan biaya puluhan milyar rupiah dari anggaran APBD Natuna itu, kini meninggalkan prahara. Semak belukarpun mulai nampak tumbuh dilokasi pembangunan tersebut.

Meskipun dua proyek besar ini, telah merugikan negara milyaran rupiah akibat kelebihan pembayaran volume pekerjaan.

Kini kedua proyek tersebut, mangkrak yang alias tidak bisa dilanjutkan pembangunannya, akibat ada temuan hasil audit BPK sebesar Rp. 5,4 milyar untuk kedua proyek tersebut.
Pemerintah daerah Natuna, sebenarnya telah berupaya keras untuk menagih kepada pihak kontraktor agar dapat secepatnya mengembalikan kerugian uang negara itu.

Dengan melayangkan surat korespondensi kepada PT. Buana Perkasa selaku pihak ketiga, yang mengerjakan pembangunan Pasar Moderen Ranai.

Namun lagi-lagi usaha pemerintah menemui jalan buntu. Sebab, surat yang dilayangkan melalui Kantor Pos itu, dikembalikan oleh petugas Pos dengan alasan alamat yang dituju, PT Mangkubuana Perkasa tidak bisa ditemukan. Kuat dugaan, kontraktor ingin lepas tangan dan mengabaikan tanggung jawab.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Natuna, Agus Supardi, ketika dikonfirmasi media ini beberapa minggu yang lalu melalui WA HP- nya Rabu (13/09/2017) menyampaikan, surat korenpondensi yang dilayangkan pemerintah daerah kepada kontraktor PT Mangkubuana Perkasa mental. Sebab tidak berapa lama pihak PT Pos mengembalikan surat itu, dengan alasan alamat yang dituju tidak ditemukan.

Sementara untuk kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Dewan itu memang ada konfirmasi etikat baiknya, sudah ada konfirmasi dan perusahaan bersangkutan sudah koopratif untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara dicicil Rp. 100 juta perbulan,ā€¯Terangnya Agus.

Agus Supardi menerangkan secara rinci masing-masing kerugian negara akibat kelebihan pembayaran Pasar modern sebesar Rp 2,2 milyar dikerjakan oleh PT Mangkubuana Perkasa. Sedangkan pembangunan Gedung Dewan Natuna kerugian negera sebesar Rp3,2 milyar dikerjakan oleh PT Astaka Karya.

Menanggapi ucapan Bupati Hamid Rizal, yang mengakatan akan membawa kasus kelebihan pembayaran itu ke ranah hukum, beberapa masyarakat natuna meragukan ucapan Hamid, “Kami butuh bukti, bukan hanya sekedar janji janji atau kata kata keras. tetapi prakteknya loyo.” Tegas Syamsul yadi, warga Ranai. (herman)

Ditulis Oleh Pada Sen 27 Nov 2017. Kategory Natuna, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek