| | 975 kali dibaca

Uang Kas Hanya Dikembalikan pada Siswa Kelas IX

Surat=

Surat dari Kepsek yang memberitahukan pengembalian uang iruan perspisahan.

Kundur, Radar Kepri-Pertengahan Maret 2013 lalu, pelajar SD, SMP Negeri 4 Satu atap (satap) yang beralamat di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur menerbitkan surat keterangan bernomor 422.2/SMP SATAP/2013/36. Surat yang ditandatangan Ketua Komite sekolah inisial SBR dan Kepala sekolah, Rosnawati Spdi ditujukan pada orang tua siswa SMP Satap. Berisi, tentang pengembalian uang kas terhitung dari bulan juli 2012 hingga Maret 2013.

Untuk beberapa hal, perlu rasanya dicungkan jempol pada pihak sekolah. Kenapa ?. Karena oleh pemerintah melalui UU Dana BOS telah melarang pihak sekolah untuk meminta uang kepada sisiwa-nya dalam bentuk dan alasan apapun.

Persoalan sebelumnya, sekitar bulan Februari 2013 lalu, beberapa awak media berkunjung ke sekolah satu atap ini. Menanyakan, kira-kira apa saja yang telah dilakukan untuk penggunaan dana bos di tahun 2012 dan rencana penggunaan dana bos di tahun 2013 ?. Akan tetapi, penyambutan Rosnawati terlihat jelas kurang bersahabat. Oleh Ros, bukan saja tidak bersahabat tetapi justru membawa awak kuli tinta ini ke ruang majelis Guru.

Sehingga tidak beberapa lama waktu terjadilah debat terbuka, antara beberapa guru dan TU dengan wartawan. Terkesan Rosnawati sangat tidak menyukai pihak wartawan apalagi jika ditanyakan tentang keuangan.

Oleh karenanya, besok harinya beberapa wartawan juga melaporkan sekaligus  menghadap ke sekretaris Dinas Pendidikan, Bakri Hasyim di kabupaten Karimun  dan menyampaikan tentang perihal yang terjadi di sekolah satu atap  dan sekolah lainnya. Terutama tentang dugaan meminta uang pada siswanya. Ternyata  apa yang disampaikan tentang Sekolah yang berada di Kundur dengan masih tetap menjual buku dan memeinta uang dalam bentuk kegiatan apapun.

Tak lama berselang, sekretaris memanggil salah satu  staf-nya untuk membuat surat edaran yang berisikan larangan untuk pihak sekolah menjual buku dan meminta uang dalam bentuk apapun. Termasuk dalam kegiatan yang memberatkan orang tua siswa.Pihak sekretaris akan memerintahkan dengan surat agar disampaikan juga ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kundur.

Sepulangnya dari Karimun, awak media ini juga telah menyampaikan isi pertemuan media ini bersam sekretaris Dinas Pendidikan dengan kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kundur.

Begitu juga, dicerita yang lain dari beberapa orang tua murid SD, khususnya kelas 1,2,3,4,5 dan SLTP kelas VII,VIII dan SLTA kelas X,XI  yang di haruskan  membayar uang perpisahan. Seolah-olah dana yang di kumpulkan oleh pihak sekolah maupun komite untuk kakak kelas yang akan berpisah tidak cukup.

Yang anehnya, ketika hari perpisahan, yang tidak berpisah dianjurkan libur alias tidak sekolah seperti cuti bersama. Dan paling menyedihkan, uang perpisahan bukan dari  hasil gotong royong sumbangan komite, guru bahkan kepala sekolah. Hal ini disayankan dari beberapa orang tua murid yang mengatakan.”Sumbangan dari kita, kenapa kita tidak di undang serta. Cuma orang tua yang mau berkelulusan saja, bahkan terlihat pihak sekolah antusias layaknya memenuhi undangan berpesta saja.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada UPTD Pendidikan Kundur dan Unggar, Tahir, tentang masih seperti itu gaya pimpinan kepala sekolah atau komite sekolah. Ternyata enggan berkomentar banyak, alias no comment.

Sementara, ditempat yang lainnya ketika awak media ini menanyakan pada kepala MTSN Kundur pada 15 Maret 2013 lalu, Yuni Hasnidar Spd. Terkait adanya penjualan buku yang bukan berasal dari dana BOS untuk kelas VII,VIII dan IX di Madrasyah ini.Yuni membantah dengan keras tidak mengakuinya, bahkan sempat mengucapkan.”Sumpah demi Allah,  tidak ada pak wartawan.”katanya. Tapi belakangan Yuni memerintah bawahannya untuk mengembalikan dana  buku yang telah dibayar siswa. Terutama kelas IX, untuk buku jenis percetakan Mutiara, Zamrud dan lain lain. Akan tetapi setelah UN MTSN, pihak orang tua kelas IX sempat diundang untuk memberikan informasi tentang hasil pertemuan kepada awak media.”Untuk buku LKS harus membayar sekitar Rp 100 ribu. Dan pembayaran uang buku tersebut, harus sewaktu siswa kelas IX yang lulus tahun 2013 mengambil ijazahnya nanti. Dan itu, tidak melanggar amanah UU dana bos.”kata Yuni.(ahmad)

Ditulis Oleh Pada Ming 09 Jun 2013. Kategory Karimun, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek