' '
| | 962 kali dibaca

Teroris, Narkoba, Korupsi dan BaLiTa

Logo -

Logo tiga lembaga yang dibentuk untuk menumpas 3 kejahatan luar biasa, Yaitu teroris, narkoba dan korupsi.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Teroris, Narkotika dan Korupsi merupakan 3 kejahatan luar biasa. Kejahatan teroris yang berasal dari kata terror mendapat atensi tinggi dari pimpinan di Republik ini. Saking luar biasanya kejahatan teroris ini, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) sampai membentuk tim khusus yang diberi nama Detasemen khusus 88 anti teror yang lebih dikenal dengan Densus 88 anti teror. Pasukan elite Polri berlambang burung hantu dinilai berbagai kalangan sukses menumpas aksi-aksi teroris di se-antaro tanah air.

Kontroversi dalam melaksanakan penumpasan aksi teroris di juga mencuat, mulai dari kontroversi sumber dana operasional hingga aksi kekerasan yang dianggap melanggar HAM. Namun, diakui atau tidak, keberadaan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri masih dibutuhkan. Kasus bom bunuh diri di Mapolres Poso pada Rabu 6 Juni 2013 pagi, menjadi bukti ter-anyar betapa teroris semakin nekad dan ter-organisir.

Selain sangat berbahaya, teroris juga “menghalalkan” semua cara dalam mencapai tujuannya, mulai dari perampokan untuk penggalangan dana hingga penculikan untuk meminta tebusan sejumlah uang. Secara umum, teroris memiliki ciri-ciri, mempunyai tujuan politik dan ideology, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan. Teroris tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM. Dalam melancarkan aksinya, teroris memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Dalam prakteknya, teroris menggunakan cara-cara ekstrim, pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa/public.

Kejahatan teroris setara dengan kejahatan Narkotika, mulai dari system dan tujuan para pemain narkoba, sama dengan teroris. Yaitu menghancurkan bangsa ini secara sistematis. Hanya saja, para pelaku tindak pidana narkoba ini terkesan mendapat “dispensasi”  berupa vonis ringan. Rata-rata vonis terhadap pemain narkoba, mulai dari pemakai, kurir maupun penjual “BaLiTa” alias bawah lima tahun.

Padahal narkoba telah menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Narkoba tanpa pandang bulu menggerogoti siapa saja. Para wakil rakyat, hakim, artis, pilot, mahasiswa, buruh, bahkan ibu rumah tangga tak luput dari jeratan narkoba. Dari sisi usia, narkoba juga tak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan lanjut usia.

Negara kita, Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa menjadi pasar empuk peredaran narkoba Internasional. Betapa tidak, jika ditilik dari peringkat peredaran narkoba di dunia, negara kita menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia. Tentu saja hati kita miris mengakui fakta ini.

Karena itu pulalah, akhirnya Pemerintah membentuk satu badan khusus yang bertujuan memerangi dan menumpas peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional disingkat BNN, itulah nama badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk meredam maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Ironisnya, provinsi Kepri yang berada di jalur Internasional dan berbatasan dengan langsung dengan beberapa Negara di Asean. Justru berada dalam posisi ke-II (dua) sebagai daerah paling rawan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Provinsi Kepri hanya kalah dengan Jakarta sebagai ibukota Negara dalam hal rawannya peredaran narkoba di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam data yang di rilis Renstra BNN 2010-2014.

Menyodoknya provinsi Kepri di urutan kedua sebagai daerah paling rawan dan terbesar ke II sebagai daerah peredaran narkoba bukan tanpa sebab dan fakta. Dalam sebulan terakhirnya saja, Narkoba senilai lebih dari Rp 100 Miliar telah dimusnahkan oleh BNN Provinsi Kepri. Tragisnya, narkoba berupa Sabu-sabu dan heroin itu dibawa oleh orang Indonesia yang secara umum menjadi TKI/W di Negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

BNN dan BNN Provinsi Kepri tentu saja bersama aparat terkait lainnya serta masyarakat harus bekerjasama dan saling mendukung dalam meminimalisir peredaran narkoba di Kepri ini.

Selanjutnya, korupsi. Kejahatan korupsi ini sudah berada di titik nadir (terendah). Hampir semua lini dan strata di tengah-tengah masyarakat “terinfeksi” virus bernama korupsi ini. Berdasarkan data yang di publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011, provinsi Kepri berada di peringkat 26 dari 33 provinsi se-Indonesia dengan nilai potensi kerugian Negara mencapai Rp 16,1 Miliar dengan jumlah kasus mencapai 109 kasus.

Korupsi, secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk. Dalam kasus Indonesia, korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata Kolusi dan Nepotisme. Dua kata terakhir dianggap sangat lekat dengan korupsi yang kemudian dinyatakan sebagai perusak perekonomian bangsa. Bahkan sampai MPR merasa perlu mengeluarkan ketetapan (TAP MPR) khusus untuk memastikan penuntasannya dan terakhir dibentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Kehadiran KPK sebagai sebuah lembaga yang khusus “memberangus” para koruptor tentu saja membuktikan kejahatan korupsi perlu ditangani secara serius, cepat, tepat, lugas dan pelaku dihukum seberat-beratnya.

Pada tahun 2009 lalu, Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis seperti yang di sebutkan Political & Economic Risk Consultancy (PERC) pada tanggal 9 Maret 2010. Penilaian didasarkan atas pandangan ekskutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.

Dampak korupsi sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah, terutama masyarakat miskin.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan, ini sangat wajar. Selain menghambat program-program pemerintah  dan membuat tujuan pemerintah memakmurkan dan mensejahterkan rakyatnya tidak tercapai sasaran. Korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Dengan kata lain, koruptor menambah miskin masyarakat miskin.

Karena itu pulalah korupsi masuk dalam klasifikasi kejahatan luar biasa. Namun realita hukuman yang diterima koruptor ternyat ternyata tidak luar biasa alias biasa-biasa saja. Masih banyak pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menghukum terdakwa korupsi dengan vonis BaLiTa alias Bawah Lima Tahun.

Tentu saja efek jera dan upaya pemberantasan korupsi ini sia-sia, karena masih banyak koruptor keluar dari penjara masih menjabat dan tidak dipecat alias masih menyandang status pegawai negeri sipil.

Bahkan di Tanjungpinang, ada beberapa oknum PNS yang diangkat setelah keluar dari penjara karena tersangkut tindak pidana korupsi. Ketika menjalani hukuman, sang PNS berstatus honorer ataupun PTT. Anehnya, begitu keluar dari penjara, si honorer/PTT mendapat hadiah berupa SK pengangkatan sebagai PNS. Padahal si honorer/PTT lebih dari 1 tahun tidak masuk kantor karena mendekam di balik jeruji besi.

Kebijakan mengangkat mantan napi koruptor menjadi PNS dilingkungan Pemko Tanjungpinang ini tentu saja mengecewakan dan tidak tepat. Mantan “rampok” duit rakyat diangkat jadi PNS, bukannya di pecat malah diberi hadiah. Entah logika apa yang dipakai para pejabat Pemko Tanjungpinang mempercayakan “bandit” jadi PNS ini.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Ming 09 Jun 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek