'
| | 946 kali dibaca

Tambang Pasir Darat Ilegal di Bintan Dibeking Oknum Dewan

Tambang pasir dara

Tambang pasir darat ilegal di Desa Kalang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, kabupaten Bintan yang tak mampu ditertibkan Distamben.

Bintan, Radar Kepri- Dibawah kepempimpinan Ansar Ahmad SE MM, tambang pasir darat liar ternyata tak kunjung bisa ditertibkan.Dinas Pertambangan dan Energi yang dipimpin Wan Rudi tak berdaya menindak para “penjarah” pasir darat ini. Buktinya, sampai hari ini, Kamis (07/03) para penambang pasir darat illegal di Desa Kalang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan masih marak.

Padahal, menurut kepala seksi (Kasi) Penertiban Distamben Bintan, Yanti.”Saya sudah pernah turun untuk meninjau kelapangan. Namun ketika kami turun kelokasi untuk menertibkan penambanga. Malah kami diserang mereka, sehingga terjadi perang mulut atara kami dengan mereka.”katanya.

Yanti mengaku sudah pernah melaporkan masalah tambang pasir darta illegal ini secara lisan ke Polisi setempat.”Namun sampai saat ini, mereka (penambang pasir liar) masih bebas menambang. Saya kewalahan menghadapi mereka.” tambahnya sambil mengarahkan Radar Kepri untuk konfirmasi ke kasi per-izinan.

Kepala Seksi (kasi) Perizinan Distamben Kabupaten Bintan, Zaitun, dijumpai media ini pada kesempatan terpisah menyebutkan.”Perusahaan tambang pasir yang punya izin hanya dua, yaitu PT Bintan Inti Sukses, (PT BIS) serta PT Tri Panorama Setya (TPS).”jelasnya.

Pantauan media ini dilapangan, para penambang pasir illegal di desa Kalang Batang, selain tidak mengantongi izin dari Distamben Bintan. Ternyata juga dengan leluasa mempeegunakan jalan aspal di desa Kalang Batam itu. Akibatanya, di beberapa ruas, jalan tersebut berlubang dan hancur karena truk bermuatan pasir itu lalu lalang dengan bebas.

Beberapa waktu lalu, polisi pernah turun dan aktifitas tambang pasir illegal itu berhenti untuk sementara. Namun, selang beberapa hari kemudian, aktifitas tambang pasir darat yang berjarak hanya 4 meter di pinggir jalan Desa Kalang Batang itu beroperasi kembali.”Ah..polisi tu hanya gertak-gertak je. Biase-la bang. Nak minta ditingkatkan ini.”ujar seorang supir truk pasir sambil menggesek-gesekan jari jempol dan telunjuknya.

Supir truk yang mengaku sudah lama mengangkut truk pasir itu menambahkan.”Polisi saja tak mampu menutup tambang pasir darat di Kalang Batang ini, apalagi Bupati Bintan.”sindirnya.

Sementara itu, Ys, seorang operator mesin penyedot pasir darat illegal di Kalang Batang menambahkan.”Selain di beking preman, saya dapat infomasi, ada oknum dewan (DPRD Bintan) yang terlibat mengatur jatah untuk pejabat aparat. Oknum dewan itu berperas sebagai koordinator untuk jatah di komisi tertentu. Agar anggota dewan itu bungkam.”bisik Ys.

Ditambahkan Ys, setiap awal bulan, para pengusaha tambang pasir darat ini setor ke oknum dewan Bintan itu.”Biasanya, paling lambat tanggal 5 sudah di setorkan bang.”sebutnya.

Jika informasi ini benar, pantas saja selama ini DPRD Kabupaten Bintan tutup mata, telinga dan bungkam melihat tambang pasir darat illegal bebas beroperasi dipinggir jalan utama Desa Kalang Batang.

Beberapa lokasi bekas galian tambang pasir darat terlihat merana meninggalkan kolam yang dalam tempat bersarangnya nyamuk aedes agepty, penyebab penyakit malaria. Danau-danau bekas galian pasir darat yang kedalamannya bervariasi, kondisi air tidak mengalir. Menjadi tempat sarang nyamuk yang sangat berbahaya untuk manusia, anopeles alias malaria.

Dana Reboisasi di Rekening QQ Raib ?

Bicara tentang aturan pertambangan  galian C yang benar, setiap kubik pasir yang digali harus direklamasi kembali. Untuk itu, pihak pengusaha galian C diwajibkan membuka rekening di bank devisa. Ketika pemberitahuan ekspor barang (PEB) pasir dibuka di bank-bank devisa. Pihak bank langsung memotong kewajiban pengusaha dalam bentuk Dara Reklemasi (DR). Rekening tersebut, lebih dikenal dikalangan pengusaha pasir darat sebagai rekening QQ.

Akan tetapi realita di lapangan, jangankan untuk direklamasi (timbun kembali), jalan yang sudah porak poranda-pun. Si pengusaha enggan untuk membenahinya sebelum hengkang.

Wajar jika masyarakat mempertanyakan kemana dana reklamasi yang disetor para pengusaha pasir darat resmi selama ini. Sebab, mekanisme untuk melakukan reklamasi itu, untuk mencairkan dana QQ tadi harus ditandatangani oleh pihak pemerintah dan pengusaha yang diwajibkan melakukan reklamasi itu.

Mantan Gubernur Riau, Soeripto sempat berurusan di meja hijau gara-gara lebih Rp 11 Miliar dana reklamasi pasir darat yang mengendap di beberapa bank tempo hari. Beruntunglah Soeripto, karena dana tersebut ternyata masih ada, dan Soeripto lolos dari tuduhan korupsi (irfan/aliasar)

Ditulis Oleh Pada Jum 08 Mar 2013. Kategory Bintan, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda