| | 1.633 kali dibaca

Status Quo Lahan di Batam Bikin Galau Warga

Muliadi, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Kepuluan Riau  (Gempur)

Muliadi, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Kepuluan Riau (Gempur).

Batam, Radar Kepri-Status quo lahan di Barelang (Batam Rempang dan Galang,red) membuat masyarakat Barelang galau. Karena tidak adanya kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati selama turun temurun, Bahkan ada warga yang telah tinggal di Barelang sejak daerah ini masih bergabung dengan Pemerintah Tajungpinang.

Kegalauan dan kegundahgan warga Barelang diungkapkan Muliadi, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Kepuluan Riau  (Gempur) pada Radar Kepri di Muka Kuning, Kepri Mall, Senin (30/09).

Muliadi, sebagai anak melayu yang lahir  dari Barelang Cate, mengatakan.”Masyarakat Barelang yang berkehidupan, sehari-harinya petani dan nelayan dibuat bingung oleh pemerintah pusat. Dengan menjadikan lahan miliknya dalam status quo. Hal ini membuat masyarakat asli Barelang dalam hidup kecemasan di bayang-banyangi rasa ketakutan untuk mengelola lahan miliknya  untuk pertanian, disebabkan belum jelasnya status lahan dikawasan Barelang.”ujarnya.

Sementara masyarakat  yang bermata pencarian sebagai  Nelayan, tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena berkurangnya hasil tangkapan ikan di kawasan tersebut, yang disebabkan rusaknya ekosistim laut.”Akibat dari pencemaran laut oleh limbah industiri galangan kapal di kota Batam yang menyebabkan ikan-ikan jadi berkurang.”sebutnya.

Masyarakat Barelang berharap pemerintah pusat dan Permko Batam serta BP Kawasan memperhatikan nasib masyarakat yang semakin tidak menentu.”Jangan sampai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, lalu yang jadi korban masyarakat kecil. Anehnya tanah yang sudah ada penghuninya jauh sebelum ada otorita Batam yang sekarang berganti nama menjadi BP Kawasan. Kok tiba-tiba dijadikan status quo, ini sama saja dengan melanggar hak azazi manusia.”jelas Muliadi.

Bahkan, lanjut Muliadi.”Kami masyarakat Barelang akan melakukan aksi demo  untuk menyampaikan aspirasi kami kepada BP Kawasan sebagai pengelola lahan di kota Batam yang merupakan  perpanjangan tangan pusat di kota Batam. Sekarang masyarakat Barelang merasa terkebiri oleh pemerintah pusat dikerenakan status quo terhadap lahan miliknya itu. Mau jual tidak bisa, mau bangun juga tidak bisa.”ujarnya.(taherman)

Ditulis Oleh Pada Rab 02 Okt 2013. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek