' '
| | 370 kali dibaca

Sidang Pungli Sertifikat Tanah, Mantan Kepala BPN Berbelit Berikan Keterangan

Mantan Kepal BPN Tanjungpinang M Jailani saat di PN.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Sidang pungutan liar di Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang dengan terdakwa Januar menghadirkan saksi Darajat M. Jailani yang merupakan mantan Kepala BPN Tanjungpinang.

Dalam kesaksiannya, Darajat M. Jailani dalam memberikan keterangan berbelit dan lebih banyak mengatakan lupa saat dicecar oleh JPU dan Hakim.

Saat JPU bertanya apa yang dilakukan oleh terdakwa Januar hingga ditangkap dalam kasus pungli, saksi mengatakan dia mengetahui anak buahnya tersebut terlilit kasus pungli pengurusan surat tanah dari media.

Saksi mengaku tidak tahu berapa jumlah uang pungli yang diterima oleh terdakwa Januar, padahal di BAP polisi saksi mengatakan terdakwa melakukan pungli sebesar Rp. 3 juta rupiah.

“Saya tidak tahu ada pungutan liar tersebut, tahunya ketika diperiksa oleh polisi,” ujar saksi Darajat M. Jailani yang pernah menjabat sebagai Kepala BPN Inhil.

Ketika JPU kembali bertanya, apakah setelah diperiksa polisi dirinya sempat memanggil terdakwa Januar untuk diperiksa secara internal, saksi mengatakan sempat bertanya kepada terdakwa apa yang terjadi.

“Ketika itu terdakwa mengaku menerima uang Rp. 3 juta rupiah dari warga yang ingin mengurus surat tanah, terdakwa menyesal dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan,” ujar saksi lagi.

Saat ditanya apakah setiap pengurusan sertifikat tanah ditentukan besaran biaya acuannya apa, saksi mengaku tidak tahu, besaran biaya itu berdasarkan kesepakatan antara pemohon dan pegawai BPN.

Saat dicecar apa sanksi yang diberikan oleh BPN kepada terdakwa Januar setelah kasus pungli tersebut terungkap, saksi mengaku lupa dengan alasan yang memberikan sanksi Kanwil BPN Kepri.

“Sudah lupa saya pak apa sanksinya, yang jelas terdakwa setelah kasus ini pindah ke Kanwil BPN Kepri,” ujar Drajat yang kini menjabat sebagai Kabag Pengadaan Tanah Kanwil BPN Kepri.

Akibat jawaban saksi tersebut, membuat ketua Majelis Hakim sempat emosi. Bahkan hakim mengancam kepada terdakwa bisa dijadikan tersangka dengan memberikan keterangan berbelit dan tidak kooperatif.

Saat kasus OTT pungli di BPN Tanjungpinang yang dilakukan oleh Januar diungkap oleh Polres Tanjungpinang, saksi menjabat sebagai Kepala BPN Tanjungpinang.

Darajat M. Jeilani pernah ditetapkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sebagai tersangka dalam kasus jual beli hutan lindungĀ 642,40 hektareĀ di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada pada bulan Juli tahun 2016.

Darajat M. Jeilani yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Inhil disangkakan telah melakukan penyimpangan dana APBN sekitar Rp218 juta dengan menerbitkan sertifikat dikawasan hutan lindung di Desa Kemuning, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Indragiri Hilir.

Terungkapnya dugaan pungli di BPN Kota Tanjungpinang berawal dari laporan warga yang mengurus penerbitan empat sertifikat tanah yang terletak di Sungai Sudip, Kelurahan batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pengurusan surat melalui Januar yang saat itu menjabat sebagai Plh. Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN Tanjungpinang.

Ketika terbit peta bidang, Januar meminta uang Rp 6 juta kepada warga yang mengurus surat tanah. Tersangka beralasan uang itu untuk tandatangan agar surat tanah bisa terbit. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, tersangka meminta separuhnya dan menyuruh ditransfer ke rekening tersangka. (Wok)

Ditulis Oleh Pada Kam 02 Nov 2017. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek