' '
| | 1.764 kali dibaca

Sekda Penanggungjawab Anggaran DPID Anambas

Sekda Anambas, Raja Tjelak Nur Djalal S Sos MSi ketika memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan Tipikor untuk terdakwa Surya Darma Putra SE, Wely Indra dan Effian.

Sekda Anambas, Raja Tjelak Nur Djalal S Sos MSi ketika memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan Tipikor untuk terdakwa Surya Darma Putra SE, Wely Indra dan Effian.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Sekda KKA), Raja Tjelak Nur Djalal S Sos M Si mengakui menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) nomor 681/SPM-LS/1.20.3.9 tertanggal 27 Desember 2013. SPM yang dipergunakan untuk membayar keperluan belanja tidak terduga guna pengembalian atas sisa uang DPID tahun 2011 sebesar Rp 4 873 755 500.

Padahal, merujuk pasal 10 PMK nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA 2011 dengan tegas menyebutkan.”Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke kas umum negara.”demikian tertulis dalam surat dakwaan Surya Darma Putra SE.

Namun kenyataannya, uang tersebut tidak dikembalikan ke kas umum negara, tapi di setorkan ke rekening simpanan sementara (simsem) atas Marzuki. Sehingga, dengan mudah uang tersebut dicairkan oleh Surya Darma Putra SE dan dibagi-bagikan pada Wely Indra, Handa Rizky dan Effian.

Dalam surat dakwaan Surya Darma Putra SE, juga terungkap Sekda Anambas, Raja Tjelak Nur Djalal S Sos M Si selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab tertanggal 27 Desember 2013.

Merujuk pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan tegas disebutkan.”Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”. Artinya, frosa kata bertanggungjawab ini tentu saja memiliki konsekwensi hukum bagi yang menandatangani.

Anehnya, meskipun menandatangani surat pernyataan tanggungjawab selaku PA, namun hingga hari ini kejaksaan “hanya” membebankan tanggungjawab pada ke 4 orang yang menikmati uang sisa DPPID tersebut. Kejaksaan, entah mengapa terkesan enggan meminta tanggungjawab hukum atas dokumen yang ditandatangani PA.

Saat ini, wajar timbul kesan, 4 orang yang diduga menikmati uang DPID itu yang menanggung, sedangkan PA hanya menjawab alias sebatas saksi. Lalu untuk apa surat pertanggungjawaban itu ?, jika realitanya, PA hanya menjawab. Pertanyaan ini wajar mencuat, mengingat fungsi pengawasan melekat (waskat) Sekda dengan resiko jabatannya.

Sekda Anambas, “mungkin” tidak menikmati uang sisa DPPID tersebut, namun akibat lemahnya fungsi pengawasan melekat sebagai PA, keuangan negara dirugikan.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Sen 07 Sep 2015. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

1 Comment for “Sekda Penanggungjawab Anggaran DPID Anambas”

  1. semangat ya pa,Allah always on your side:)

Komentar Anda

Radar Kepri Indek