'
| | 691 kali dibaca

Rp 1 Miliar Dana Operasional 4 Kecamatan Hasil Pemekaran di Lingga “Raib”

Rudi Purwonugroho SH

Rudi Purwonugroho SH.

Lingga, Radar Kepri-Pada Tahun Anggaran (TA) 2013 ini, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga telah menganggarkan dana sebesar Rp1 Miliar untuk operasional bagi 4 kecamatan hasil pemekaran. Namun, walau saat ini sudah memasuki pencairan tahap III dan IV di tahun 2013 ini, kecamatan pemekaran tersebut belum juga menerima biaya operasional tersebut.

Anehnya, alasan tidak cair-nya anggaran operasional dinilai tidak rasional. Yaitu, pengguna anggara (PA) serta kuasa penguna angaran (KPA) belum duduk bersama membahas proses pencairan. Entah sampai kapan kedua pejabat (PA dan KPA, red) tersebut duduk bersama, atau mungkin menunggu proses hukum berjalan dan keduanya dapat duduk bersama ?. Bagaimana nasib dana operasional kecamatan itu, kalau kedua pejabat itu tak akur hingga tak bisa duduk bersama ?. Apakah memang harus menunggu kedua pejabat itu duduk bersama sehingga dana operasional yang menjadi hak penyelenggara kecamatan baru bisa dicairkan ?. Karena, yang diperlukan bukan duduk-duduk bersama alias “kongkow-kongkow “ kedua pejabat itu untuk mencairkan anggaran operasional. Namun, yang diperlukan adalah surat berupa persetujuan dan perintah bayar dari kedua pejabat itu untuk mencairkan dana operasional. Atau mungkin uang itu “terpakai” untuk kegiatan lain (penyelewengan keuangan) sehingga dana operasional ini tak bisa dipergunakan untuk peruntukannya .?. Sederet pertanyaan diatas yang di akhiri praduga tentu saja wajar mencuat mengingat uang Rp 1 Miliar itu bukan jumlah yang kecil jika dinikmati sendiri.

Adapun 4 kecamatan yang biaya operasionalnya belum dicairkan tersebut, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Lingga Timur dan kecamatan Selayar.
Menyikapi tidak cairnya anggaran operasional itu, Rudi Purwonugroho SH, anggota DPRD Lingga mengatakan.”Belum di cairkannya anggaran oprasional kecamatan pemekaran tersebut dapat menghambat proses pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah harus punya perhatian dalam hal ini, mengingat biaya ini sudah di anggarkan. Ini merupakan anggaran  kegiatan rutin. Tidak ada alasan PA dan KPA melalaikan, kalau takut menanda tangani pencairan jangan menjadi pejabat. “tegas Rudi, Sabtu (06/07).

Ditambahkan politisi dari PAN ini.”Kita kasihan dengan camatnya, karena untuk penjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Camat harus mencari dana ke sana kemari bahkan pinjam dengan pihak ketiga. Bila di biarkan terus masalah ini  tentunya akan berpengaruh bagi kenerja camat dan stafnya. Imbasnya, proses pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing kecamatan akan terhambat,  pemerintah harusnya lebih tanggap dan serius dalam menangani permasalahan ini.”papar Rudi.

Beberapa warga mendorong aparat penegak hukum untuk mulai menelisik dimana “raibnya” anggaran operasional untuk 4 kecamatan hasil pemekaran itu. Karena, untuk dana operasional kecamatan lainnya tidak bermasalah dan lancer-lancar saja.

Tersiar kabar, PA dan KPA yang diduga sengaja tidak mencairkan anggaran operasional itu,  agar menimbulkan kesan  negative Bupati Lingga, Drs Daria.”Kesannya, Bupati Lingga tidak mendukung 4 kecamatan pemekaran itu. Pak Bupati seharusnya tegas dengan ulah anak buahnya yang terkesan membuat citranya jadi jelek.”sebut Dodi, seorang warga Daiklingga yang dijumpai Radar Kepri pada Sabtu (06/07) di Tanjungpinang. Dodi berharap Polres Lingga ataupun Kejaksaan mulai menyelidiki penyebab tak kunjung cairnya anggaran operasional 4 kecamatan hasil pemekaran itu.”Bisa saja, dananya sudah cair. Tapi dipakai dulu untuk kepentingan pribadi oknum pejabat yang berwenang.”duga Dodi. (puspandito/irfan)

Ditulis Oleh Pada Sab 06 Jul 2013. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda