'
| | 386 kali dibaca

Pengusaha Tambang Bauksit Incar Lingga

Bupati Lingga, Alias Wello S Ip.

Lingga-Radar Kepri-Sejak pemerintah membuka kran ekspor komoditas tambang mineral, termasuk bauksit dengan persyaratan tertentu, terutama komitmen membangun smelter, sejumlah pengusaha tambang dari berbagai Daerah mulai kasak-kusuk melirik Kabupaten Lingga, sebagai salah satu Daerah pemilik kandung bahan tambang terbesar di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Mencermati fenomena ini, Bupati Lingga, Alias Wello mengingatkan, agar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah kerjanya sebelum masalah reklamasi dan pasca tambang sebagaiman diamanahkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di bereskan terlebih dahulu.

“Saya sudah dapat laporan. Saya tidak anti Investasi tambang, tapi harus pro Rakyat, bermitra dengan badan usaha milik Daerah dan mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi saya ingatkan, sebelum masalah reklamasi dan pasca tambang di bereskan, jangan terbitkan IUP di Lingga,” tegas Bupati Lingga, Alias Wello dalam keterangan persnya, Jum’at (2/2/2018).

Sebagai pemegang amanah Rakyat Lingga, Awe berjanji tidak akan membiarkan tempat kelahirannya itu porak- poranda akibat kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan. Ia sadar, bahwa kewenangannya di bidang pertambangan sudah beralih ke Gubernur, namun kewenangan di bidang lingkungan hidup masih berada di tangannya.

Ketika ditanya apa tindakannya menyikapi sikap bandel para pengusaha tambang ini. Awe mengaku sudah melaporkannya kepada Gubernur Kepri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya kongkrit dari pemilik kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pasca tambang di Lingga itu.

“Anda pasti tahu, kami sudah mengundang KPK dan bicara soal kemana dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang Lingga itu berbeda? Kejaksaan Tinggi Kepri juga sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, tapi kami tak tahu ada hasilnya? Faktanya, laham pasca tambang di Lingga, masih terbiar gersang, tanpa kegiatan pemulihan Lingkungan,” bebernya.

Sebagai mana diketahui, sejak terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dibidang pertambangan di alihkan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Termasuk kegiatan paca tambang sebagai diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Hen)

Ditulis Oleh Pada Jum 02 Feb 2018. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek