| | 1.676 kali dibaca

Pemenang Tender Alkes RSUD Batam Diduga Palsukan Dokumen

kantor Pemerintah kota batam

Kantor Pemerintah kota Batam yang akan didemo aliansi LSM pada Senin (04/03).

Batam,Radar Kepri-Desakan pengusutan dugaan kasus suap alat kesehatan (aleks)  di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah terus berlanjut. Hari ini, Senin (04/04). Aktifis anti korupsi yang tergabung dalam aliansi LSM se-kota Batam, provinsi Kepulaun Riau kembali menggelar Demo. Kali ini, penggiat anti korupsi di Batam menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemko Batam.

Aksi demo ini dilakukan aktifis, karena sejak kasus dugaan korupsi suap ini mencuat ke publik beberapa bulan yang lalu. Dimana, Walikota Batam Ahmad Dahlan diduga menerima suap sebesar Rp 1,4 miliar sedangkan Wakilnya, Rudi SE sebesar Rp 1miliar.

Hal tersebut disampaikan koordinator pelaksana demo yang akan berlangsung hari ini, Senin (04/03), Yelfian, ketika dijumpai Radar Kepri di Batam Center, Minggu (03/03). Intinya kata Yelfian, dalam aksi demo ini.”Kita minta kepada walikota Batam Ahmad Dahlan  dan wakilnya Rudi SE. Menjelaskan,  sejujurnya kepada masyarakat, terkait imformasi yang menyebutkan bahwa Dahlan dan Rudi ikut terlibat dalam penerimaan suap.”tegasanya.

Disisi lain yang menjadi pertanyaan Yelfian.”Mengapa sejak direktur RSUD Embung Fatimah Batam di jabat oleh drg. Siti Fadilla Mallarangan pada Juli 2011. Group Suhadi dapat mulusk memenangkan tender alkes ?. Dua perusahaan yang berbeda dalam proses proyek ini paling mencolok, yang terus dimenangkan orang nomor satu di RSUD Batam tersebut.”herannya.

Pertama PT Mitra Bina Medika yang beralamat di Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre dan di kompleks Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000.
Masih Yelfia, selanjutnya PT Bina Karya Sarana yang beralamat kompleks Ruko Excelent Blok B No.11 Keluarga Teluk Tering Kecamatan Batam Kota dengan  NPWP 03.006.574.2-217.000.”Dua perusahaan pemenang tender tersebut diduga sudah direkayasa dengan ter-struktur dan massif.”katanya.
Seperti PT Mitra Bina Medika, perusahaan ini menyerahkan dokumen sebagai persyaratan kualifikasi yang tidak berlaku atau dipalsukan seolah-olah masih berlaku.”Diantara dokumen yan diduga palsu itu berupa, SIUP, ijin PAK/sub PAK/Cabang PAK (Penyalur Alat-alat Kesehtan) yang di keluarkan Kemenkes RI/Dinas Kesehatan Provinsi sesuai domisili perusahaan, SITU, Keterangan Domisili Perusahaan dan TDP.”jelasnya.
Sementara itu, PT Bina Karya Sarana, perusahaan ini masih di ikut sertakan tender proyek. Padahal sebelumnya bermasalah.” PT.Bina Karya Sarana masih diikut sertakan, padahal pada tender proyek pertama. Yaitu, tender pengadaan alat-alat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) senilai Rp 3,4 Miliar. Perusahaan ini  bermasalah. Karena speck yang diberikan tidak sesuai dengan yang dilelang. PT Bina Karya Sarana memberikan merek Chiyoda asal Negara Cina. Sementara yang ditenderkan merek Siemens buatanJerman.’jelas Yelfian.
Anehnya, setelah kasus pertama mencuat, direktur RSUD masih tetap mengikut sertakan PT Bina Karya Sarana dalam proyek alat-alat Kedokteran Radiologi APBD Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp 14,547 Miliar.”Aneh, jelas-jelas sudah menyalahi aturan pada tahap pertama pengadaan Alkes. Tapi, direktur RSUD masih juga mengikutsertakan perusahaan Suhadi Group. Bahkan, tidak sampai di situ PT Bina Karya Sarana masih memanangkan tender proyek. Ada apa ya ?.” katanya penuh tandatanya.
Yelfian menduga, direktur RSUD seakan-akan tutup mata dengan memuluskan langkah perusahaan tersebut. Tanpa mem-blacklist (daftar hitam) dan melaporkan ke LKPP.”Sehingga kuat dugaan, inilah yang menjadi timbulnya  gratifikasi dan kolusi dalam pengadaan alkes RSUD Embung Fatimah, Batam.”tegasnya.
Ditegaskan Yelfian, kasus ini sudah dilaporkan LSM Barelang kepada penegak hukum, ke Polda Kepri dengan nomor surat aduan 001/LSM Barelang/VII/2012.”Dalam surat aduan di duga kuat ULP sebagai Pejabat pengadaan tidak melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikas seperti disebut pada Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.”jelasnya.

Semestinya ULP, Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya. Seperti yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimasukan kedalam daftar hitam serta melaporkannya kepada LKPP.
Yelfian mengatakan, hasil  komfirmasi dirinya dengan drg Fadilah, direktur RSUD Batam, mengatakan.”PT.Bina Medika itu tidak menang, pemenang sudah di batalkan ULP. Dan meminta lelang ulang untuk paket Poliklinik tersebut.”katanya.

Sementara itu  drg  Siti Fadilah Mallarangan  yang di konfirmasi awak media ini terkait informasi  diatas  melalui SMS via ponselnya, Minggu (03/03), hingga berita ini di unggah, belum ada jawaban.(taherman)

Ditulis Oleh Pada Sen 04 Mar 2013. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda