' '
| | 1.067 kali dibaca

Pejabat BP Batam Disidangkan

Heru Purnomo ST, saat menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang.     Heru Purnomo ST, saat menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang.

Heru Purnomo ST, saat menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang, Senin (23/05).

Tanjungpinang, Radar Kepri-Heru Purnomo ST, menjadi terdakwa tunggal dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium uji BP Batam tahun 2014 senilai Rp3,4 miliar. Heru Purnomo merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan 2014 menjalani sidang perdanananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (23/05).

Kasus ini menjadi kasus korupsi dengan tersangka tunggal untuk pertama kalinya di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang. PPTK, rekanan dan Pengguna Anggaran (PA) belum menjadi terdakwa, ada apa ?.

Sidang dipimpin majelis hakim Guntur Kurniawan SH didampingi Zulfadli SH dan Jonny Gultom SH mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Wahyudi SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Dalam sidang terungkap, perbuatan terdakwa Heru Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium uji coba BP Batam tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 229 tahun 2013, dengan saksi Rendra selaku Direktur PT Cakrayudha Persada (belum terangkap)

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Kementrian Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk tahun 2014 Nomor SP DIPA-112.01-0/AG/2014 sebesar Rp1,105 Triliun untuk satuan kerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam (BPKPB) yang ditanda tangani olah saudara Askolani selaku Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementrian Keuagan RI.

Bahwa DIPA tersebut dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium uji coba BP Batam dalam kegiatan pelayanan lalu lintas barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan Kode Anggaran 5129.001sebesar Rp3.786.361.000.

Kemudian pada 23 Juli 2013,  Fatulah selaku direktur lalu lintas barang BP Batam mengajukan usulan untuk kegiatan tahun anggaran 2014 kepada anggota 2/Deputi Bidang Pelayanan Jasa dengan nota dinas nomor 96/A.2.3/7/2013 perihal usulan RKA-K/L unit kerja II tahun 2014 dengan jumlah kegiatan yang diajukan sebanyak 16 kegiatan, diantaranya untuk pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium uji coba BP Batam dengan pagu anggaran Rp3.798.961.055.

Pada 23 Desember 2013 saksi Horman Pudinaung selaku Kepala Biro Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan BP Batam yang ditunjuk juga sebagai Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penghubung Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menyampaikan rencana umum pengdaan DIPA tahun 2014.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa Heru Purnomo selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mencari harga dari Catalog dan price list dari para distributor PT Perkindo Mitra Analitika, PT Pesona Scientific, PT Berca Niaga Medika, PT Alpahsians Dinamika, berkoordinasi dengan user dalam menyesuaikannya Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelumnya tanpa melakukan klarifikasi atau surve secara detail menjelang dilaksanakannya pengadaan mengenai ketersediaan distributor langsung yang melakukan penawaran harga untuk mencari data harga pasar setempat, sehingga atas perbuatan tersebut adanya kemahalan harga.

Dari nilai kontrak Rp3.291.097.480, jumlah yang dibayar negara ke rekanan atas uraian kontrak yang diperoleh buktinya sejumlah Rp2.530.326.480 dengan nilai relisasi pengadaan sebesar Rp1.960.526.020, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp569.773.460 atau setara dengan 22,52 persen dari nilai kontrak, sehingga keuntungan yang diperoleh PT Cakrayudha Persada melebihi overhead yang wajar yaitu 15 persen.

Sedangkan dana sebesar Rp760.771.000 tidak ada bukti realisasinya terhadap pengadaan alat dan bahan kimia yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pendaan barang dan jasa pemerintah, yakni pasal 66 ayat (7).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 Pasal jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan JPU tersebut, terdakwa Heru Purnomo melaui tim penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi  (tanggapan) atas surat dakwaab jaksa pada persidangan, Senin (30/05) mendatang. (irfan)

Ditulis Oleh Pada Sen 23 Mei 2016. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

1 Comment for “Pejabat BP Batam Disidangkan”

  1. sementara bagian lain perpres menerangkan penetapan hps bukan menjadi dasar kerugian negara…..jika materi dakwaan hanya seputar hps dan ternyata ybs dihukum ini sangat LUAR BIASA

Komentar Anda