'
| | 1.861 kali dibaca

Ormas LAM di Lingga Ilegal, Tapi Dapat Hibah Ratusan Juta Tiap Tahun

Sekretariat Ormas LAM Lingga di replika istana Damnah dipergunakan tanpa ijin pewarisnya.

Sekretariat Ormas LAM Lingga di replika istana Damnah di Dailingga dipergunakan tanpa ijin pewarisnya.

Lingga, Kepri Info-Lembaga Adat Melayu (LAM ) di Lingga merupakan organisasi kemasyarakatan, yang di atur dalam undang-undang tentang Organisasi Masyarakat, sehingga secara Hukum kedudukan Lembaga tersebut hampir sama dengan Organisasi kemasyarakatan lainnya. Begitu juga halnya juga dengan keanggotaan yang tergabung dalam organisasi tersebut merupakan kelompok masyarakat tertentu. Sehingga secara eksplisit keberadaan LAM tidak mutlak menjadi milik seluruh lapisan masyarakat melayu kabupaten Lingga.

Begitu juga halnya, terkait aturan atau maklumat yang di keluarkan ormas LAM, hanya berlaku bagi kelompok tertentu dan hanya mengikat kepada keanggotaan yang tergabung dalam Ormas tersebut, yang selama ini di anggap sebagai aturan yang mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat melayu Lingga.”Maklumat yang di keluar LSM/Ormas atau lembaga non permerintahan bukanlah hukum. Maklumat atau fatwa itu hanya mengikat dan di taati oleh bagian dari komunitas yang mengelurkan fatwa atau maklumat tersebut, yang tidak menjadi bagian dari komunitas itu maka tidak mengikat. Sehingga fatwa/maklumat bukan hukum yang bisa berlaku kepada semua orang.”terang Yudi, Alumnus Fakultas Hukum.

Sementara itu, dari sisi hukum tata negara. Maklumat dari suatu lembaga sebuah organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat. Apalagi maklumat yang sebenarnya lebih bermakna sebagai pengumuman/himbauan, sehingga maklumat bisa di ikuti atau bisa tidak. Dikarenakan tidak di kenal dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur.

Secara yuridist kehadiran Maklumat tersebut tidak terlalu banyak berarti, secara “kulture dan budaya”bisa jadi maklumat itu sebagai “pintu masuk” ke tahap berikutnya. Seperti terbitnya peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Sehingga kalau menerapkan apa yang di maklumat itu, maka harus terbitnya dan tertuang di dalam peraturan itu, namun apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, menurut Rudi Purwonugroho SH dalam tulisanya, Dalam Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dalam Undang -Undang nomor 12 tahunn 2011. yaitu  UUD RI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota.

Sehingga, dalam kata lain LAM lingga merupakan Organisasi Kemasyarakatan miliki komunitas tertentu yang terdiri dari kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya, yang berperan dalam melakukan pengembangan kebudayaan, adat dan lain sebagainnya, yang sifatnya keanggotaan Lembaga tersebut merupakan bagian dari komunitas tertentu saja yang tergabung di dalam keanggotaannya, sehingga apa yang menjadi himbauan atau keputusan hanya berlaku bagi keanggotaan yang tergabung di dalamnya. Bukan bersifat mengikat dan berlaku pada seluruh lapisan masyarakat Melayu di Lingga.

Disisi Lain, Penggunaan Situs Cagar Budaya Istana Damnah oleh ormas Lembaga Adat Melay Kabupaten Lingga di pertanyakan.? Sebab, menurut Tengku Fuad yang mengatakan dirinya salah satu dari keturunan Raja Muhammad Yusuf, Raja Muhammad Yusuf sendiri di makamkan makam merah, tepatnya di komplek istana Damnah.”Saya menyayangkan terkait pengunaan reflikaistana Damnah sebagai sekretriat Ormas LAM Lingga, jangankan minta izin terkait pengunnaan istana tersebut, saya meminta kembalikan kepada keturunan kesultanan, jangan gunakan sebagai sekretriat ormas. Setelah itu, mereka ( LAM ) sebab selama ini memberi tahu tidak kepada keturunan kesultanan Lingga, saya nilai tidak. itulah lembaga Adat yang tak Beradat.”ujarnya, ketika di komfirmasi, Rabu (03/12).

Dirinya menuturkan, keanggotan Lembaga Adat Melayu di Lingga, bukan bagian dari perwakilan keturunan kesultanan Lingga, dan bukan merupakan bagian perwakilan seluruh masyarakat adat melayu Lingga, apalagi dalam struktur kepengurusan LAM Lingga, merupakan komunitas tertentu yang di bentuk secara demokratis oleh sekelompok orang yang mengatas namakan adat Melayu.”Adat Melayu dimiliki seluruh pewaris melayu kepulauan Riau bukan milik kelompok atau lembaga saja, sementara LAM yang di bentuk saat ini di Lingga, bukan secara adat, sehingga mereka tidak memiliki dasar pedoman kemana pijakan mereka dalam mengembankan adat melayu Lingga. Lembaga Adat boleh di bentuk di di Lingga, tapi di lakukan dengan secara adat. Sebab, adat itu adalah warisan. Jadi pembentukan harus berdasarkan  historis, geologis dan kulturalnya.”terang Tengku Fuad.

Masih Fuad.”Adat itu luas, milik pewaris masyarakat kepulauan Riau, yang terdiri dari Pewaris Rakyatnya, Pewaris Intelektulanya dan pewaris keluarga Kesultannya yang berhak mengendali dan mengembangkan adat, pembentukan Lembaga adat semestinya dengan cara adat pula, kalau secara Demokrasi pembentukan sebuah lembaga tidak dengan secara adat, sama saja Demokrasi lebih tinggi darinpada adat. Kalau begitu tak usah beradat kita.”terangnya lagi.

Diterang Tengku Fuad.”Terkait masalah adat, sebenarnya sudah lama salah,namun belum terlambat untuk memperbaiki semua itu. saya mengharapkan kalau mau beradat mari kita lakukan secara adat. kalau tidak, tidak usah sama sekali.”tegasnya.

Dilanjutkan.”Siapa di Daek (LAM) yang tahu adat, saya tantang utuk berdebat mengenai adat.”ucapnya.

Dirinya mengaku, sebagai keturunan Raja Muhammad Yusuf yang di makamkan di makam merah tepatnya komplek istana Damnah, dirinya memiliki hak dan tanggung jawab, sebab Raja Muhammad Yusuf bapak dari moyangnya.”Sultan Abdurahman yang memerintah terakhir itu merupakan bapak dari kakek saya. Mereka bisa menyebutkan tidak terkait sejarah semua itu di Lingga.”terangnya lagi.

Dirinya menceritakan, pernah mendatangi Raja Ruslan (ketua LAM Lingga, red), waktu itu raja Ruslan membuka silsilah Keturunan Kesultanan yang di dapatkannya yang photo kopi dari keturunan Sultan Abdurahman di Singapura.”Setalah saya tunjukan, saya jelaskan apa yang ada di photo itu adapun photo kakeknya dan bapaknya. Saya jelas mengenali photo yang diperlihatkan ke saya, itu bapak dan kakek saya dari silsilah yang di dapatkan dari Singapura itu.”jelas Tengku Fuad.

Menurut Tengku Fuad.”Kami bukan haus kekuasaan, tapi meminta Adat Melayu itu di terapkan dengan sebenarnya, yang merupakan warisan nenek moyang bangsa melayu Lingga dan Kepri pada umumnya.”tutupnya.

Sementara itu, Keturunan Tengku Muhammad Saleh Damnah, Tengku Husen ketika di konfirmasi media ini, Rabu (03/12) menuturkan hal yang sama, terkai keberadan Ormas Lembaga Adat Melayu di kabupaten Lingga, sebab selama ini terkait penggunaan Situs Istana Damnah sebagai Sekretariat Ormas yang mengatas namakan adat melayu tersebut, tidak pernah memiliki izin dari keturunan Kesultanan Lingga. Apalagi keberadaan LAM di Lingga, bukan bagian dari kesultanan Lingga atau mewakili dari pihak kesultanan, sehingga pengunaan istana damnah di nilai tidak tepat untuk sebuah ormas.”Sebagai Bunda tanah melayu, kita harus menjunjung tinggi adat tersebut, sebagaimane yang kita ketahui, mekaniame pemilihan ketua dan struktur kepengurusan LAM Lingga saat ini, hanya di bentuk oleh sekelelompok orang, tanpa mubes, muscab dan lain sebagainya, sehingga keberadan Lembaga tersebut tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat, jadi boleh di katakan LAM boleh di katakan sebagai milik sekelompok orang yang bukan merupakan perwakilan seluruh masyarkat adat melayu Lingga, dan penggunaan Istana Damnah untuk ormas di nilai tidak tepat.”terang Tengku Husen.

Selain itu, Siswandi salah satu Pemuda Lingga, yang tergabung dalam Forum Pemuda Hinterland Lingga, menyangkan hal tersebut, terkait pengunaan istana damnah sebagai sekretariat Ormas. Dirinya sependapat dengan apa yang di sampaikan Tengku Fuad dan Tengku Husen.”Kita meminta Bupati menghentikan dana Bantuan Hibah pada LAM Lingga dan Meminta LAM sebagai ormas untuk tidak mengunakan cagar budaya Istana Damnah sebagai Sekretariat Ormas. Hal ini di sampikannya, Rabu (03/12).

Dirinya menilai, selama ini LAM di Lingga bukan bagian dari Lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat adat, dan dengan kuncuran dana setiap tahun Ratusan Juta Rupiah melalui APBD Lingga, di nilai tidak memberi manfaat bagi masyarakat lingga, apalagi lembaga yang mengatas namakan Adat Melayu tersebut, cenderung pada politik pragmatis.”Sudah tidak wajar lagi organisasi yang mengatasnamakan adat berpolitik.”tambahnya.

 Legalitas Ormas LAM Di lingga di Pertanyakan

Plang nama ormas LAM Lingga di lokasi replika istana Damnah Daiklingga

Plang nama ormas LAM Lingga di lokasi replika istana Damnah Daiklingga

Sementara itu, menurut data yang di dapatkan dari Kesbangpollinmas, ormas LAM tidak terdaftar, sehingga keberadaan ormas LAM di Lingga dapat di katakan sebagai organisasi illegal di Lingga. Menurut staf  kesbangpol.”Kami sudah menyampikan hal ini, namun sampai saat ini, ormas tersebut tidak menyerahkan data organisasi untuk di daftar sebagai organisasi yang resmi di KabupatenLlingga ini.”ujarnya yang enggan di tuliskan namanya.

Sementara itu, dari dana Bantuan ormas dari Dinas P2KA sebagaimana yang di sampaikan H,Nuzur, sekretaris DP2KA kepada media ini, Kamis (04/12).”Selama ini ormas tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Lingga, tahun ini saja sebesar Rp 450.000,00, tahun-tahun sebelumnya LAM Juga mendapatkan bantuan dari pemda lingga nilainya Ratusan juta juga.”ujarnya.

Sekretaris DP2KA tersebut, tidak bisa menanggapi terkait dasar hukum pemberian dana tersebut kepada LAM, yang secara hukum tidak terdaptar.”Ya.. kalau mengacu kepada Permendagri minimal sudah terdaftar 3 tahun baru bisa di berikan anggaran bantuan dari pemerintah terhadap ormas itu. Namun terkait adanya anggaran bantuan kepada LAM, bidang penganggaran-lah yang paham masalah ini.”tambahnya.

Dirinya menyarankan, media ini menjumpai bidang tersebut, untuk mengkonfimasi terkait dasar pemberian dan penganggaran dana hibah kepada ormas LAM, namun bidang pengganggaran, Agustiar, saat itu tidak berada di tempat. Sementara nomor Telpon yang di dapatkan dari staf DP2KA tidak bisa di hubungi.

Sementara itu, plt Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Muhammad Aini di mintai tanggapan terkait pemberian dana Hibab kepada Ormas yang tidak terdaftar di kesbangpol Lingga.”Ormas yang tidak terdaftar itu tidak boleh menerima bantuan hibah, apalagi menurut Peraturan menteri dalam negeri minimal 3 tahun setelah tedaftar baru bisa mendapatkan bantuan.”jawab plt Sekda Lingga, Kamis (04/12).

Namun ketika di mintai tanggapan terkait ormas LAM Lingga, yang sampai saat ini tidak terrdaftar di kesbangpol Linmas, dan mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga secara hukum keberadaan struktur kepengurusan LAM di Lingga menjadi pertanyaan terkait legalitas sebuah organisasi kemasyarakatan di sebuah kabupaten.”Nantilah saya sampaikan kepada Ketua LAM, untuk mendaftarkan ormas tersebut.”jawabnya.

Terkait pemberian izin mengunakan replika istana Damnahmkepada LAM, kepala Dinas Pariwisata Lingga, M Asward, dari Rabu (03/12) dan Kamis (04/12) media ini mendatangi kantor tersebut, namun belum berhasil mengkonfirmasi, di karenakan lagi rapat, sebagaimana menurut staf yang menjaga daftar hadir tamu di kantor tersebut. Namun berdasarkan keterangan pegawai Dinas Kebudayaan dan pariwisata Lingga, penggunaan Istana Damnah sebagai sekretariat LAM kala itu oleh kepala Dinas Sebelumnya, yakni Ir. H ,Muhammad Ishak.MM.yang kini menjabat sebagai Kepala BAPEDA Lingga.

Media ini mendatangi kantor BAPEDA lingga, namun sama halnya dengan dinas Pariwisata, Kepala Bapeda sedang mengadakan rapat terkait masalah anggaran APBD Lingga, setelah cukup lama menunggu, dan 2 kali mendatangi kantor tersebut, walau hal ini sudah di sampaikan kepada stafnya, terkait masalah pemberian izin pengunaan istana Damnah sebagai sekretariat LAM lingga, media ini belum berhasil mendapat tanggapanya.

Sementara itu, H Raja Ruslan, terkait masalah yang terjadi di Ormas LAM lingga, ketika di jumpai di rumahnya, dirinya menanggapi, selaku ketua Umum yang di pilih dan di SK-kan LAM kepulauan Riau.”Saya disini sebagai orang yang di tuakan, walau sebelumnya saya sudah menyampaikan saya tidak mampu lagi memimpin karena usia. Namun saya tetap di tunjuk sebagai Ketua Umum, namun dalam LAM ini-kan ada 5 unsur ketua lagi dan 5 sekretaris, serta bidang-bidang lainya, kan semestinya mereka yang membantu itu semua dan saya siap menanda tangani itu semua itu.”ujarnya.

Menurutnya lagi, terkait masalah administrasi dan lain sebagainya.”Saya sudah sampaikan pada penguus yang membidangi masalah itu. Kalau bicara hukum, terkait terdaftar atau tidak itukan ada tugas di bidang masing-masing, karena permasalahan terkait terdaftar atau tidaknya saya kan tidak begiu memahahi terkait prosedurnya.”tambahnya lagi.

Memang, kenyataan keberadaan ormas LAM di Lingga,menjadi tanda tanya, selain tidak terdaftarnya di kesbangpol linmas Lingga, yang merupakan sebagai dasar legalitas sebuah lembaga non pemerintah, juga peran dan fungsli LAM dalam mewakili adat melayu seluruh lapisan masyarakat pun di pertanyakan. Sebab, mekanisme pemilihan lembaga tersebut justru banyak di wakili oleh orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan.(amin).

Ditulis Oleh Pada Jum 05 Des 2014. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek