| | 869 kali dibaca

Mulkansyah Laporkan Dendi Purnomo ke Direskrimsus Polda Kepri

Dendi Purnomo, Mulkansyah dan Brigjen Endjang S

Dendi Purnomo, Mulkansyah dan Brigjen Endjang S.

Batam Radar Kepri-Kepala Badan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi Purnomo dilaporkan ke Polda Kepri oleh LSM NCW Kepri pimpinan Mulkansyah. Laporan dengan nomor  09/NCW/hkepri/I/2014 diserahkan pada Rabu (22/01). Intinya, Dendi Purnomo diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, berupa dugaan penyalagunaan wewenang dan jabatan dan dugaan korupsi distribusi pengurusan Izin Gangguan Lingkungan (HO).

Hal ini diungkapkan Mulkansyah pada Radar Kepri, Rabu (22/01), usai menyerahlan laporan ke Direskrimsus Polda Kepri.”Hal ini kita lakukan demi menuju Indonesia bersih bebas dari, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan Peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan Peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 18 tahun 1986 serta peraturan Menteri Dalam Negri RI Nomor 5 tahun 1986 tentang ruang lingkut, tatac ara pemberitahuan kepada pemerintah seputar organisasi kemasyarakatan.”jelasnya.

Dan, lanjut Mulkansyah.”Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang program Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme. Dan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2000 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pengcegahan dan  pemberantasan tindak pidana korupsi.”Jelasnya.

Ditambah Mulkansyah.”Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU)RI  Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik dan peraturan walikota (perwako) kota Batam No.13 tentang Pedoman pemberian Izin pembangunan Air limbah.”Paparnya.

Hal ini dilakukan oleh NCW, mengingat dan Menimbang bahwa, sesuwai dengan Anggran dasar dan Rumah tangga( AD/RT0) Pasal14 dan  Pasal 15 NCW Kkepri.Surat Mandat Nomor 020/SM/NCW /XI/2013.

Labih lanjut Mulkansyah mengatakan, dengan memperhatikan UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup ditambah dengan Visi-Misi Gubernur Kepulaun Riau, Periode 2010 -2015 berikut tekadnya yang memastikan, bahwa setiap gelar program Pembangunan mengusung atas Clean and Good Coorporate Govermence. Dan begitu juga Program Polda Kepri tetang Zone intrigritas menuju wilayah Bebas KKN di Polda Kepulauan Riau. Dan Peraturan Daerah (PERDA) kota Batam No.12  Tahun 2009  tentang  distribusi Izin Usaha. Hal ini  hasil laporan Investigasi Nasional Corruption Wacth (NCW) Kepri.”bebernya.

Atas dasar hukum tersebut diatas.”Kami menyimpulkan bahwa, adanya dugaan tindak Pidana Korupsi dan Nepotisme (KKN) pada Dinas Bapedalda kota Batam yang terindikasi melakukan dugaan korupsi terlihat jelas dengan cara petugas lapangan yang menentukan tarif retribusi izin tersebut menggunakan wewenangnya dengan mengurangi nilai retribusi tersebut.(data secara teperinci dan lengkap). Dari analisa kami, pihak perusahaan mengeluarkan surat pertanyaan yang menyatakan luas tempat usaha yang di kuasai sesuai kesepakatan dengan petugas lapangan. Bersama-sama antara petugas dan pemohon melakukan kesepakatan dengan modus mengurangi laus temapat usaha agar retribusi yang dibayar  tidak sesuai sebagaimana mestinya.”paparnya.

Pihak NCW kepulauan Riau berharap pada Kapolda Kepri serius menangani kasus ini sampai tuntas.”Demi tercipta Kepri bersih dari KKN.” Harapnya.

Sementara itu  Kapala Badan Dampak Lingkungan Daerah (Padalda) kota Batam yang dikonfirmasi awak media ini melalui SMS via ponselnya atas lapoaran diatas, menjawab melaui SMS hanphonenya menulir.”Ta ada !!! kamu lama-lama jadi tukang gosiplah,”tulisnya.

Awak media ini kembali menjelaskan kepada Dendi Purnomo, konfirmasi yang dikirimkan tersebut bukan gosip, tetapi dari data yang ada pada awak media ini. Namun Dendi Purnomo kembali menbalas melaui SMS handphone-nya.”Kalau kamu lihat dan dengar, kamu bisa tulis yang jujur dong bukan gosip.”tulis Dendi.

Media ini kembali menjelaskan bahwa,  media ini menyampaikan bahwa konfirmasi yang dikirimkan tersebut  bukan gosip tetapi berdasarkan kopian laporannya yang diterima media ini. Dendi lagi menjawab pernuh dengan tanda tanya.”Kopian apa? Panggilan? Pemeriksaan, aduan? Atau apa?”jawan Dendi. Setelah media ini menjelaskan kopian aduan. Dendi mengatakan.”Ta ada korupsi 1 Rupiah-pun di retribusi HO,karena setiap tahun di  audit.”tulisnya.(taherman)

Ditulis Oleh Pada Jum 24 Jan 2014. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda