| | 1.304 kali dibaca

Miliaran Uang Pajak di Dispenda Batam Raib

Jefridin Kadispenda kota Batam-

Jefridin Kadispenda kota Batam

Batam, Radar Kepri-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi kepulauan Riau menemukan beberapa dugaan penyimpangan laporan keuangan Pemerintah kota Batam . Temuan ini tertuang dalam buku audit keuangan  tahun 2012.

Sebagai mana hasil laporan pemeriksaan dengan No.2.B/LPH/XVIII.TJP/05/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani Masmudi SE.MSi sebagai penanggungjawab pemeriksaan. BPK menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana (belanja) yang  berasal dari penerimaan pajak. Puluhan miliaran rupiah uang pajak tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Audit menyebutkan, dari hasil pemeriksaan atas system pengendalian intern, BPK menemukan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Batam, terkait perjanjian piutang pajak dan piutang retribusi tidak didukun  dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Audit menyebutkan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam, sebagaimana  yang  dicatat BPK RI, pembayaran pajak terutang terhadap wajib pajak yang telah ditetapkan dalam Daftar Ketetapan Piutang (DKP) pada tahun 2011. Hingga saat ini tidak ada pengurangan atau pembayaran. Hal ini terjadi karena diduga kuat oknum pejabat di Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan yang mencatat penerimaan pajak terutang. Diduga karana   adanya  permainan  kong-kalikong dengan wajib pajak  sehingga terhutang.

Dalam bukun audit, juga disebutkan laporan kinerja yang diterbitkan pejabat di kedua bidang tersebut, dinilai tidak jelas karena tidak dapat menyajikan data piutang pajak dengan akurat. Bahkan data piutang, pajak yang dilaporkan dalam neraca keuangan per -31 September 2011 hanya sebesar  Rp 2.000.000. Jumlah tersebut dinilai tidak bisa dijadikan acuan, karena merupakan hasil koreksi BPK RI saat melakukan pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemko Batam pada tahun 2006.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI menemukan sejumlah kejanggalan, dimana bidang penagihan Dispenda Kota Batam melaporkan daftar tunggakan pajak tahun 2011 dalam nota keuangan tanpa nilai nominal.

Konon dalam laporan wajib pajak terutang, instansi yang dipimpin Zefridin ini hanya mencatat dan melaporkan nama wajib pajak dan priode tunggakan.Tanpa disertai nilai nominal pajak terutan. Padahal tunggakan pajak pada tahun 2011yang ditemukan BPK adalah, tunggakan pajak penerangan jalan Non PLN (PPJ Non PLN), dimana realisasi penerimaan PPJ Non PLN tahun 2011 dan rekapitulasi yang diterbitkan sejak Januari sampai Juli 2011 dinilai terdapat banyak kejanggalan.

Sebagai contoh, untuk tahun 2011, realisasi pendapatan sebesar Rp1.723.279.921.00 sedangkan rekapitulasi SKP yang diterbitkan sejak Januari sampai Juli 2011 sebesar Rp 690.582.600.00.

Sementara pembayaran berdasarkan SKP sebesar  Rp.989.500.712.00, jika dikalkulasikan dari total nilai tersebut BPK menemukan sebesar Rp.733.779.209 pembayaran pajak tanpa SKP atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, BPK RI menemukan pembayaran berdasarkan SKP terdiri atas pembayaran pada tahun 2010 sebesar Rp 325.090.800  dan tahun 2011 tanpa penerbitan SKP sebesar Rp214.792.851. Dengan rincian tersebut, maka pembayaran dengan menerbitkan SKP hanya sebesar Rp 449.617.061.00. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut BPK menemukan tunggakan pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 214.792.851.

Selain itu, BPK juga menemukan tunggakan pajak reklame pada tahun 2011 sebesar Rp 979.885.260. Dengan rincian realisasi pembayaran pajak reklame tahun 2011 sebesar Rp 3.666.518.740. Jumlah tersebut penerimaan dari Reklame Billboard sebesar Rp 3.440.225.290 dan Reklame Non Billboard sebesar Rp 226.293.450.00. Sementara SKP pajak Reklame yang diterbitkan selama Januari sampai dengan Juli 2011 sebesar Rp 4.646.404.000.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan BPK atas realisasi pembayaran pajak Reklame tahun 2011 dan rekapitulasi SKP, BPK menemukan tunggakan pajak Reklame tahun 2011 sebesar Rp 979.885.260.00. Bahkan BPK menemukan nilai tunggakan pajak tersebut tidak dicatat sebagai piutang pajak oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Batam.

Sumber Media ini mengungkapkan, dugaan korupsi dan permainan kongklikong yang melibatkan oknum Kepala Bidang  (Kabid) Pendataan dan Penetapan berinisial ZA tidak hanya dalam batas pembayaran pajak Reklame saja.

Namun sektor pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan seperti Pajak Hotel, Restoran, pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Disebut sebut tidak jelas realisasi penerimaannya. Ironisnya lagi, sejumlah pungutan pajak Hotel dan Restoran yang menjadi andalan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak transparan dan terkesan ditutup tutupi.

Sebab, berapa besar nilai nominal dari penerimaan sektor pajak Hotel dan Restoran tidak jelas angkanya dan perhitungan nilainya yang masuk ke kas daerah sangat minim sekali.”Disebut-sebut perkeliruan dan praktek kongkalikong yang diotaki oknum ZA Kabid Penetapan Dispenda ini melibatkan oknum Kadispenda berinisial Z berkongkalikong dengan sejumlah pengusaha nakal untuk mengerogoti uang pajak daerah demi untuk memperkaya diri.”ungkap sumber yang tak bersedia disebut namanya dalam berita ini.

Sementara jumlah Hotel dan Restoran maupun tempat hiburan di Batam jumlahnya terus meningkat. Saat ini diperkirakan jumlah Hotel di Batam ada 60 lokasi, belum lagi restoran dan tempat hiburan lainnya.

Seandainya delapan sector pajak daerah yang dikelola Dinas Pendaapatan Kota Batam tidak terjadi kebocoran dan administrasi dilakukan dengan benar dan dilakukan secara transparan.”Bisa jadi realisasi penerimaan pajak daerah yang menjadi andalan PAD kemungkinan bisa lebih besar lagi masuk ke kas daerah.”kata sumber.

Sementara itu Jefridin  Kapala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batam yang dikomfirmasi Awak media ini melalui SMS ponselnya, terkait hal diatas, sampai berita ini diturunkan belum ada jawabannya.

Masyarakat Batam berharap  Kejasaan Tinggi Kepulauan Riau, proaktif untuk turun ke-kota batam menindak lanjuti kasus diatas.Kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan diharapakan Kajati berani memeriksa pejabat-pejabat yang bersangkutan yang terlibat dugaan korupsi. (taherman)

Ditulis Oleh Pada Sab 09 Mar 2013. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda