' '
| | 1.779 kali dibaca

LSM Lidik Kepri Dukung KPK Awasi Alokasi APBD Kepri Untuk Diknas

Indra Jaya, Sekjen LSM Lidik Kepri

Indra Jaya, Sekjen LSM Lidik Kepri.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Kewajiban alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk Dinas Pendidikan (disdik) pada semua tingkatan, APBN, ABPD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten. Tujuan alokasi 20 persen untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, sehingga semua anak usia sekolah dapat belajar menimba ilmu sebagai bekal dimasa depan. Juga, para orang tua yang kurang mampu tidak pusing memikirkan biaya sekolah anaknya.

Ironisnya, di provinsi Kepri, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik), besarnya anggaran itu tidak semuanya disalurkan untuk kepentingan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.”Bermainnya” oknum dewan di legislatif ini membuat pemanfaatan dana di Disdik Kepri menjadi “bancakan” oknum dewan yang merangkap kontraktor “bayangan” untuk memuluskan proyek usulan mereka.

Kamis (11/12) ini, fraksi-fraksi di DPRD Kepri kembali membahas alokasi anggaran 2015, sorotan tajam terhadap alokasi anggaran di Disdik Kepri akan membuat pembahasan akan alot. Mengingat, diduga akan banyak program kegiatan “titipan” dewan berlatar belakang kontraktor/pengusaha yang akan berjuang untuk disetujui aspirasi proyeknya, meskipun proyek itu sejatinya tidak berguna dan bermanfaat bagi dunia pendidikan Kepri.”Saat ini saja sudah ada intimidasi agar proyek-proyek di Disdik Kepri tidak diganggu.”sebut sumber media ini.

Tercetus gagasan dari sekolompok masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan sebagai pemantau dalam pembahasan dan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepri.”Salah satu cara meminimalisir KKN dalam pengaturan sejumlah proyek di Disdik Kepri dengan meminta KPK mengawasi.”ujar Indra Jaya, sekjen LSM Lidik Kepri beberapa waktu lalu.

Pihaknya mendukung jika KPK memonitor dan ikut mengawasi pembahasan APBD Provinsi Kepri.”Karena, jika DIPA Kepri tahun 2015 mencapat Rp 5,1 Triliunm, artinya Rp 1,2 Triliun di alokasi untuk Diknas, itu uang besar yang sangat rawan penyelewengan. Wajar jika KPK mengawasi uang rakyat yang setara dengan APBD sebuah kabupaten/kota di Tanjungpinang ini.”terang Indra Jaya.

Pertanyaannya, beranikah KPK turun dan menggebrak di Kepri ini, terutama mengungkap dan menangkap “mafia” proyek yang selama ini bercokol di DPRD Kepri ?.”Perlu tindakan nyata KPK, bukan hanya sekedar pencegahan.”pungkasnya.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Rab 10 Des 2014. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

5 Comments for “LSM Lidik Kepri Dukung KPK Awasi Alokasi APBD Kepri Untuk Diknas”

  1. Waii trusskan perjuangan LIDIK Kepri, jgn pernah behenti bersuare, kite tak mau uang rakyat dirampok trus, rakyat kepri mendukung perjuanganmu LIDIK.

  2. DPW LSM LIDIK KEPRI

    Trimaksih Kpd Saudara Anugrah yg telah memberikan dukungan dn Kepedulian kpd kami, kami akan tetap terus menyuarakan dan memantau setiap penyimpangan yg merugikan rakyat Kepri.

  3. Basarudin idris

    Lsm lidik macam pengamat, biar orang takot pajang foto yg ade abraham samad, kemaren kenape tak ikut test calon pengganti busro muqodas biar bise langsung mengawasi dengan cermat, kalau memang ade bukti kuat laporkan saja sama aparat.

  4. Waii pak basaruddin idris setau sayee lSM itu fungsinye ade 3 pertamae fungsi pengawasan, pendampingan dan laporan,knape terlalu sensitif pade lsm lidik, biar la mereka dgn fungsiinyaa, kok bapak yg repot, ade apee ??? Kenaa yaa ?

  5. DPW LSM LIDIK Kepri

    LSM LIDIK KEPRI tidak akan pernah berhenti bersuara ditanah melayu yg bertuah ini.

Komentar Anda