'
| | 1.265 kali dibaca

Larangan Pejabat Memimpin KONI, Tak Berlaku di Lingga

Aziz Martindas.. salah satu pengurus KONI lingga yang ikut dalam Mubes 2012 lalu

Aziz Martindas, seorang pengurus KONI Lingga dalam Mubes 2012 lalu

Lingga, Kepri Info-Larangan pengurus KONI dari Jabatan Publik dan Struktural tak berlaku di Lingga. Sebab sampai saat ini,  struktur kepengurusan KONI Lingga masih dijabat Bupati Lingga, Drs H Daria sebagai ketua Umum dan Abdul Gani Atan Leman sebagai Ketua Harian KONI Lingga, dan beberapa Pejabat Pemerintah lainnya dan Pengurus Cabang kebanyakan di pimpin oleh anggota DPRD Lingga,

Disisi lain, Struktur kepngurusan KONI sampai saat ini, semakin tidak jelas, sebagaimana di sampaikan salah satu pengurus Koni Lingga yang berada di Dabosingkep,”Jangankan Pelantikan pasca musda tahun 2012 lalu, sampai saat ini, SK Kepengurusan saja tidak pernah di keluarkan dan di berikan kepada pengurus KONI.”terang umber media ini, yang enggan namanya di ekspose, Kamis, (18/12).

Selain itu, dirinya menyayangkan, sebab beradaskan hasil Mubes kepengurusan yang di bentuk pada tahun 2012 lalu, hanya melanjutkan sisa masa kepengurusan 2010 -2014 yang berakhir pada Januari 2014 ini. Karena mubes yang semestinya pada tahun 2010 tidak dilaksanakan dan molor sampai tahun 2012.” Sehingga, sebagai Keputusan Mubes yang merupakan Keputusan Musyawarah tertinggi organisasi sudah semestinya itu di jalankan.”tambahnya lagi.

Disisi lain, Aziz Martindas yang mengaku, termasuk dalam kepengurusan KONI Lingga, dan ikut dalam mubes tahun 2012 lalu, menganggap Kepengurusan KONI Lingga, sudah tidak sesuai lagi dengan hasil Musyawarah Organisasi. Dirinya menuding, ada ambisi Ketua Harian dalam mengendalikan Organisasi tidak sesuai dengan Ketentuan, apalagi menurutnya, sampai saat ini , SK kepengurusan tidak pernah di keluarkan dan Pelantikan Kepengurusan tidak pernah di lakukan.”Aneh dan janggal KONI di Lingga ini. Bahwa keputusan Musda yang menetapkan bahwa masa jabatan KONI Lingga adalah melanjutkan dari musda sebelumnya, yang mana jabatan pelaksanaanya melewati masa jabatan organisasi sehingga, kalau keputusan musda periode kepengurusan saat ini berakhir 2014, tiba-tiba kepengurusan melebihi tahun Januari 2014 ini, artinya keputusan musda KONI di anggap tak berlaku atau diabaikan, ini jelas ego dan ambisi dan keinginan dari pengurus terpilih untuk menghabisakan masa jabatan sampai melebihi tahun januari 2014 ini.”tutur Aziz Martindas, Kamis (18/12).

Sama Halnya dengan apa yang di sampaikan, oleh sumber media ini yang tinggal di Dabosingkep, Menurut Aziz terkait persoalan KONI Kabupaten Lingga, pemilihan kepengurusan KONI yang diadakan pada tahun 2012 lalu,  dikarenakan periodeisasi sebenarnya pada tahun 2010 lalu berakhir,  di karenakan keterlambagan pelaksaan musda untuk periode itu. maka musda KONI Lingga terpaksa dilaksanakan 2012, sehingga berdasarkan hasil musda  tahun 2012 kepengurusan saat itu hanya melanjutkan sampai 2014, agar di adakan musda untuk kepengurusan selanjutnya.”Apabila kepengurusan KONI sampai 2016,  maka itu bukan hasil keputusan musda, sehingga kepengurusan sampai 2016 dapat di katakan kepengurusan saat ini illegal, sebab sesuai hasil muda Januari 2014 berakhir masa jabatannya.”tambah Aziz lagi.

Salah satu penggiat olahraga di Lingga berharap dan meminta.”Koni di minta di susun kepengurusan baru, yang mampu mendongkrak olahraga Lingga, apalagi anggaran sampai saat ini sepertinya tak menyentuh kepada pelaku olahraga di Lingga.”ungkap Dedek masyarakat Daeklingga, juga pelaku dalam bidang keolahragaan di Daek.

Terkait Larangan Pejabat Publik dan Pejabat Negara.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pasal yang berisi tentang pelarangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga Larangan Terkait Pejabat Struktural dan Pejabat Publik sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan. Apalagi KONI merupakan salah satu Lembaga Negara Non Struktural sebagaimana 78 Lembaga Negara Non struktual, seperti KPI,KPAI, KNKT dan lainnya.

Intinya, Pengurus  Komite Olahraga kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dalam jabatan struktural dan jabatan Publik. Saat ini Ada beberapa anggota DPRD menjabat dalam struktur kepengurusan KONI, Di karenakan jelas dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional dan PP tentang Penyelengaraan Keolahragaan Jelas melarang. Dan Semestinya sejak terpilih berdasarkan penetapan KPUD, sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Kepengurusan KONI kabupaten Lingga.

Apalagi, Keberadaan KONI sebagai Lembaga non Struktural. Sehingga kepengurusannya bersifat mandiri dan tidak terikat dalam jabatan lainya, sehingga semestinye kepengurusan koni tidak di isi oleh pejabat pemerintah dan pejabat publik lainya. Apalagi jelas dalam pasal 56 ayat 3 dan 4 Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007.

Begitu halnya, dengan banyaknya anggota DPRD Lingga yang terlibat dalam kepengurusan yang termasuk dalam struktur kepengurusan KONI lingga, jelas sudah melanggar Ketentuan sebagimana di maksud dalam pasal 56 ayat 1 dan 4. Yakni.”Pengurus sebagaimana di maksud pada angka (1) di di lafang memegang suatu jabatan publik yang di peroleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan DPR-RI antara lain Presiden/Wapres dan Para Anggota Kabinet Gubernur/wagub, Bupati /Wabup,Anggota DPR-RI, Anggota DPRD, hakim Agung Anggota KY, Kapolri dan Panglima TNI.”

Inilah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dikarnakan sampai saat ini, kepengurusan KONI Lingga justru jabat oleh pejabat publik dan pejabat lainya, sehingga secara hukum, struktur kepengurusan KONI melanggar pasal 40 UU no 3 tahun 2005 dan PP no 16 tahun 2007.(amin).

Ditulis Oleh Pada Jum 19 Des 2014. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek