'
| | 2.385 kali dibaca

Kasus Dana Humas Lingga TA 2011 “Mengendap” di Kejaksaan

Kantor Kejaksaan Negeri Daiklingga di Dabosingkep yang tak kunjung mengusut tuntas dugaan korupsi dana publikasi TA 2011.

Kantor Kejaksaan Negeri Daiklingga di Dabosingkep yang tak kunjung mengusut tuntas dugaan korupsi dana publikasi TA 2011.

Lingga, Radar Kepri-Dugaan penyelewengan dan kegiatan yang janggal di Sekretariat daerah Pemda Lingga tahun anggaran tahun 2011 menyeret beberapa pegawai di Lingkungan pemda Lingga. Yakni di bagian Umum dan Protokoler atau saat ini lebih di kenal Bagian Humas dan Protokoler.
Dalam kasus ini, penyidik di Kejaksaan Negeri Daik sudah memanggil beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan. Diantaranya, Syafarudin yang saat ini menjabat Kasubag humas DPRD Lingga dan Oktavianus Wirsal, saat ini menjabat sebagai ajudan Bupati Lingga, Plt Kabag Humas dan Protokel dan Kabid Perizinan di Pemda Lingga.

Anehnya, sampai saat ini, pasca pemanggilan pihak yang diduga mengetahui aliran dan kejanggalan dalam pengelolaan dana Penyediaaan jasa publikasi, dokumentasi dan visulaisai informasi pemrintahan daerah tidak ada tindaklanjutnya.

Kasus ini bermula dengan adanya atas informasi dari salah satu wartawan yang bertugas di Lingga, mengungkap kejanggalan anggaran di Pemda Lingga khususnya sekretariat daerah dalam hal dana Penyediaaan jasa publikasi, dokumentasi dan visualisasi informasi pemerintahan daerah. Yang di kelola melalui Bagian Umum dan Protokoler waktu itu atau saat ini bagian Hubungan kemasyarakatan dan protokoler.

Besaran anggaran, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksana Kegiatan SKPD di Sekretariat daerah Bagian Umum dan Protokoler sebagaimana dalam DPA Nomor : 0015/DPA/I/2011. dalam Nomor DPA 1.20.1.20.03.01.23.5-2.  dengan besaran dana dalam satu kegiatan tersebut sebesar Rp 4 Milyar lebih.

Kejanggalan dalam pengunaan anggaran tersebut sebagaimana dalam DPA, terlihat dari dana Publikasi. Diantaranya, Belanja kerjasama Pemerintah dengan informasi media harian lokal sebanyak 4 media sebesar Rp 1,350 Milyar. Dan kerja sama dengan media lokal 1 media Rp 250 juta.

Kerja sama media elektronik Rp 200 juta. Belanja Liputan khusus koran 4 media, Rp 480 juta. Belanja essay photo 4 media selama 12 bulan perbulan 2 esay sebesar Rp 480 Juta. Atau secara keseluruhan dana publikasi sebesar Rp 3,279 milyar. Namun di sisi lain, dana dalam kode rekening berbeda yakni 1.20.1.20.03.05.01.15 adanya dana langganan pada surat kabar harian , Mingguan dan bulanan sebesar Rp 795,600,000. Sehingga penggunaan dana kerjasama sebagaimana di maksudkan dalam Pengunaan anggaran dalam  Nomor DPA 1.20.1.20.03.01.23.5-2.di nilai janggal. Sebab, untuk dana publikasi dan galeri photo dan iklan dan lain-lain sudah di anggarkan.

Belum lagi, kegiatan cetak media koran Bunda Tanah Melayu yang diduga “abal-abal” sebesar RP 115,800,000,- .Yakni honorium pelindung, pembina, penanggung jawab, pimpinan redaksi, redaktur pelaksana dan staf redaksi. Selain itu, dugaan mark-up dalam kegiatan belanja cetak buletin Bunda Tanah Melayu yang di kelola Humas pemkab lingga sebanyak 2000 eksempler perbulan selama 12 bulan dengan biaya cetak 1 eksempler sebesar Rp 5,000,-. Kemudian, pantauan media ini saat itu, penyebaran dan waktu kapan di terbitkan tidak jelas secara pasti, bahkan kabag Humas waktu itu, Markules, tidak dapat menjelaskan secara pasti pencetakan dan jumlah pasti terbitnya media Bunda Tanah Melayu yang di kelola pemkab Lingga itu.

Selain itu, kejanggalan di dalam pengelolaan dana Humas pemkab Lingga dalam kode rekening yang sama pada tahun 2011 lalu, yakni anggaran makan minum kegiatan koran Bunda Tanah Melayu sebesar Rp20 juta dan dugaan mark-up pengadaan kamera 2 unit dan 3 unit tripod sebesar Rp 88 Juta Rupiah.

Tak hanya itu, kejanggalan di balik penggunaan Anggaran humas pemkab Lingga, yakni Belanja Jumpa pers di anggarkan untuk pertemuan sebanyak 12 kali selama setahun. Walau setiap tahun anggaran jumpa pers di anggarkan, namun sampai saat ini pemda Lingga tidak pernah melakukan kegiatan jumpa pers sebagaimana di maksud. Total anggaran jumpa pers sebesar Rp 2 juta per-pertemuan atau sebesar Rp 24 juta selama setahun.

Walau Oktavianus Wirsal pernah di mintai keterangan oleh penyidik di Kejaksaan Negeri daek Lingga pada akhir tahun 2011 lalu, begitu juga Syafarudin yang saat ini Kasubbag humas Sekretariat DPRD Lingga ketika sedang melanjutkan tugas belajar S2 pernah di mintai keterangan atas pengunaan dana publikasi humas pemkab Lingga.

Namun hingga saat ini, proses hukum dan kejelasanan penggunaan dana publikasi di humas pemkab Lingga “raib” dan tanpa kepastian proses hukumnya (amin)

Ditulis Oleh Pada Jum 04 Sep 2015. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

2 Comments for “Kasus Dana Humas Lingga TA 2011 “Mengendap” di Kejaksaan”

  1. Pantau terus sampai perkara ini tuntas.bia die orang tau
    arti hidop yang sebenarnye

  2. LSM GERAKAN BERANTAS KORUPSI (GEBRAK)

    Ungkap dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu dan tebang pilih, kepada pihak aparat penegak hukum tolong secepatnya dituntaskan permasalahan ini, biar ada titik terangnya tentang penggunaan uang rakyat ini, yang salah tetap harus dihukum yang tidak salah juga harus direhabilitasi nama baiknya, selamat bekerja untuk para penyilidik Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Penegakkan dan supremasi hukum di Kabupaten Lingga ada dipundak tuan-tuan/puan-puan semua.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek