'
| | 1.097 kali dibaca

Jaksa di Minta Usut Dana Hibah ke LAM Lingga.

Kantor Kejari Daiklingga dan Kajari Nanang Gunaryanto SH MH

Kantor Kejari Daiklingga dan Kajari Nanang Gunaryanto SH MH

Lingga, Kepri Info-Guna mengurangi kerugian Negara lebih besar lagi, Kejaksaan Negeri Lingga diminta segera mengusut dugaan penyalahgunaan keuangan uang Negara (APBD Lingga, red). Berupak pemberian Dana Hibah atau Bansos kepada ormas Lembaga Adat Melayu kabupaten Lingga, karena ternyata ormas ini tidak terdaftar di Kesbangpolinmas Lingga namun rutin menerima APBD Lingga tiap tahunnya.

Harapan ini disampaikan sejumlah masyarakat Lingga, sebab apabila tidak di lakukan tindakan tegas oleh Kejaksaan Negeri Lingga. Berarti Kejaksaaan sengaja melakukan pembiaran dugaan penyalahgunaan uang negara untuk kelompok atau golongan tertentu yaang mengatas namakan organisasi kemasyarakatan di Lingga.

Hal ini di sampaikan Siswandi pada media ini, Senin (08/12).”Saya minta Kejaksaan memeriksa kepengurusan Ormas Lembaga Adat Melayu Lingga, karena sejak ormas tesebut berdiri, setiap tahun mendapatkan kuncuran dana yang cukup besar dari pemerintah, bahkan lebih Rp 200 juta setiap tahunnya, sejak 9 tahun yang lalu berdirinya ormas LAM di Lingga. Sementara itu, sampai saat ini legalitas LAM di lingga di pertanyakan, sebab sampai tahun Desember 2014 ini, LAM Lingga tidak terdaftar sebagai syarat legalitas Organisasi di kesbangpol Lingga.”terang Siswandi.

Selain itu, lanjut Siswandi Lembaga Adat Melayu Lingga, merupakan Organisasi kemasyarakatan yang semestinya sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaj syarat wajib penerima dana Hibah dari APBD Lingga. Disisi lain, kalaupun LAM menjadi Lembaga Adat yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah maupun pengelolaan  organisasi yang mengembangkan adat dan budaya. Sampai saat ini tidak pernah di atur dalam payung hukum yang jelas terutama Peraturan Daerah (Perda). Seperti daerah lain yang memiliki lembaga pemangku adat dan lain sebagainya, seperti Pemangku Adat Minang di sumatra Barat atau Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Melayu di kabupaten Sintang provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, sebagaimana yang di sampaikan Raja Ruslan, Ketua Umum LAM Lingga, organisasi kemasyarakatan LAM lingga, awal terbentuk merupakan bagian dari LAM Riau, namun sejak sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Riau maka keberadaan Ormas tersebut merupakan tidak lagi di akui sebagai LAM yang bernaung di bawah LAM Riau.

Sama Halnya, nara sumber media ini yang juga salah satu pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lingga.”Kalau Peraturan daerahnya tentang lembaga adat belum ada, tapi Rancangan Peraturan Daerah Tentang kebudayaan, ada.”sebutnya.

Sementara itu, Menurut Syaiful.”Kami pernah menyampaikan untuk di urus, syarat Legailtas sebuah organisasi kemasyarkatan, di karenakan statusnya ormas, andai kata sudah memiliki akta pendirian, tapi-kan syarat leglitasnya bukan hanya akta pendirian.”jelasnya, senin (08/12).

Sebagaiman yang di sampaikan Baik Plt Sekda Lingga M , Aini Bckn serta Sekretaris Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan Daerah, H, Nuzur. Pemberian dana bantuan Hibah maupun Bansos kepada organisasi kemasyarakat, OKPM dan organisasi lainya non pemerintahan, minimal terdaftar selama 3 tahun. Sehingga pemberian bantuan hibah kepada organisasi tersebut di sinyalir bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri. ( baca: http://www.radarkepri.com/ormas-lam-di-lingga-ilegal-tapi-dapat-hibah-ratusan-juta-tiap-tahun)

Sama halnya, dengan Rudi Purwonugroho, SH, mantan anggota DPRD Lingga yang pernah menjadi ketua komisi bidang Hukum di DPRD Lingga mengatakan.”Sesuai aturan permendagri, ormas “illegal” tidak boleh dan biasanya jadi temuan BPK.”tulis Rudi melalui masengger ke media ini.

Jefri, salah satu seorang wartawan di Singkep mengungkapkan hal yang sama.”Setahu saya, itu memang menjadi temuan BPK perwakilan Kepri, terkait dana Bansos, bahkan data temuan tersebut, sudah dimiliki Kejaksaan Negeri lingga, terutama Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Kepri tahun 2013 lalu.”jelasnya.

Siswandi berharap.”Kejari bekerja-lah dengan semestinya. Selama ini belum ada prestasi untuk Kajari Lingga.”pintanya.

Memang, menurutnya sejak menjabat menjadi kepala Kejaksaan Negeri Daiklingga, Nanang Gunaryanto SH MH yang menggantikan Joko Susanto, SH MH. Nanang Gunaryanto tak terlihat melakukan tindakan penegakan hukum dalam hal kasus tindak pidana korupsi di Lingga. Sehingga selama menjabat, kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Lingga terkesan nihil. Apalagi pasca di tinggalkan Kajari sebelumnya yang banyak Pekerjaan Rumah yang mesti di selesaikan. Termasuk dugaan korupsi pembangunan pabrik sagu yang sudah di lidik intel Kejari Daiklingga namun belum juga jelas proses hukumnya.(amin)

Ditulis Oleh Pada Rab 10 Des 2014. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek