' '
| | 1.288 kali dibaca

Ingkar Janji, Pemprov Kepri Harus Bayar Rp 8,89 Milir ke PT WK

Parulian Lumbantoruan SH MH.

Parulian Lumbantoruan SH MH.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Cq Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kalah di Pengadilan   Negeri Tanjungpinang melawan gugatan perdata dari

PT Waskita Karya (PT WK), Kamis (18/06). Pemprov Kepri Cq Dinas Pekerjaan Umum Kepri diharuskan membayar eskalasi (penyesuaian harga) atas pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Dompak pada PT WK sebesar Rp 8 893 767 299.
Putusan diucapkan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Parulian Lumbantoruan SH MH. Dalam amar putusannya menyatakan, kesepakatan kedua belah pihak tidak tercapai hingga pembacaan putusan gugatan ini dibacakan.

Dengan demikian, eksepsi yang diajukan tergugat (Pemprov Kepri) tidak dapat diterima. Alasannya, bangunan Masjid Raya dan Islamic Centre di Dompak itu dibangun oleh PT WK.”Kami menilai, biaya itu dapat diberikan kepada perusahaan kontraktor karena ada penyesuaian harga. Seharusnya, pihak Pemprov Kepri membuat kontrak anak atas biaya eskalasi itu.”tegasnya.

Berdasarkan fakta dan pembuktian dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan, gugatan penggugat (PT WK) dikabulkan sebagian. Pemprov Kepri, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kepri, diwajibkan membayar eskalasi  Rp 8.893.767.299.”Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.”sebut Parulian Lumbantoruan SH MH.

Usai persidangan, penasihat hukum Pemprov Kepri, Bastari Majid SH menyatakan banding atas putusan gugatan tersebut.”Kami pasti banding.”ucapnya singkat.

Dalam perkara ini, PT WK menggugat Dinas Pekerjaan Umum Kepri dengan dasar pengajuan gugatan, PT WK merupakan kontraktor yang mendapat paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepri, Dompak.

Pembayaran harga kontrak itu dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri, tahun anggaran 2007 hingga 2010 dengan sistem kontrak tahun jamak (multi years). Waktu pelaksanaan ditetapkan mulai 15 Desember 2007 hingga 31 Juni 2010.

Dalam kontrak itu juga diatur tentang perselisihan pelaksanaan kontrak. Jalan yang ditempuh yaitu secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di PN Tanjungpinang.

Dalam perjalanannya, pekerjaan berhasil dilakukan 100 persen. PT WK dibayar sesuai kontrak sebesar Rp 104.453.814.000. Serah terima bangunan Masjid dan Islamic Centre dilakukan pada 19 Maret 2012.

Namun selama berlangsungnya pekerjaan ini, telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Penyesuaian harga (eskalasi) periode Desember 2007 hingga Desember 2009 berjumlah Rp 10.693.479.150,28. Permohonan pengajuan biaya eskalasi ini telah disampaikan kepada Panitia Peneliti Eskalasi Kontrak Tahun Jamak pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Kepri. Setelah dievaluasi, penghitungan penyesuaian harga berubah menjadi Rp 10.373.456.425,03.

Hasil evaluasi ini disampaikan PT WK pada tim investigasi BPKP pada 30 November 2010. Hasil Audit BPKP, nilai eskalasi ditambah PPN 10 persen diperoleh angka Rp 8.893.767.299,68. Akan tetapi, biaya eskalasi ini belum dibayar sampai gugatan ini diajukan pada 20 Februari lalu.

Karena tak melaksanakan kewajibannya, maka secara hukum, Dinas PU Kepri dianggap lalai dan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Oleh karena itu, PT WK menggugat Dinas PU Kepri untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 8.893.767.299,68.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Jum 19 Jun 2015. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek