'
| | 1.737 kali dibaca

Beginilah Cara APMS Senayang “Merampok” Solar Subsidi

Inilah kios minyak warga tionghua yang perbulannya bisa mendapatkan ratusan drum BBM.

Inilah kios minyak warga tionghua yang perbulannya bisa mendapatkan ratusan drum BBM.

Lingga, Radar Kepri-Dalam melakukan dugaan monopoli kuota solar di APMS Senayang, oknum pengusaha bergerak di Bidang Perikanan di kecamatan Senayang disinyalir memanipulasi data terkait kepemilikan kapal pompong masyarakat.

Hal ini berdasarkan investigasi media ini dilapangan yang disampaikan beberapa sumber radarkepri.com yang layak dipercaya. Masyarakat pemilik kapal pompong justru tidak mengetahui namanya dicatut dalam proses pembuatan pas kapal. Oknum pengusaha bermain dan menyodorkan data palsu atas kepemilikan kapal pompong untuk diberikan ke kepala desa terkait. Tujuanya agar terbitnya rekomendasi keberadaan kepemilikan kapal, selanjutnya di usulkan ke dinas perhubungan, komonikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

Begitu juga halnya, surat rekomendasi kepala desa (kades) yang keluar tanpa mengkroscek keberadaa kapal dan domisili pemilik kapal pompon. Sehingga pemilik-pemilik kapal pompong yang bukan merupakan warga masyarakatnya. Atas tanda tangan dan di keluarkan rekomendasi kepemilikan pompon, justru keberadaanya masuk wilayah kepala desa lain yang seharusnya di keluarkan oleh kepala desa bersangkutan.

Belum lagi, adanya pemilik yang tidak mengetahui namanya di catut. Tiba-tiba namanya sudah ada dan surat kapal dan keberadaan surat kapal malah di tangan pengusaha (tauke ikan). Modus pemalsuan dokumen negara inilah di nilai cukup berani di lakukan pengusaha ikan demi memonopoli kouta solar subsidi yang di ambil melalui APMS Senayang. Sehingga tak heran satu pengusaha dapat memonopoli kouta solar untuk beberapa desa.

Sebab umunnya surat kapal atau pas kecil tidak di ketahui pemilik kapal pompong sebenarnya. Hal ini, adalah hal yang biasa di jumpai pola permainan kouta minya solar masyarakat Senayang oleh oknum pengusaha ikan dalam “merampok” kouta solar subsidi.

Permainan ini tak lepas dalam menentukan harga ikan dan ketergantungan masyarakat dalam memperoleh solar, apalagi dengan ketergantungan solar tersebut kepada pengusaha ikan, sehingga harga pasaran ikan dengan semena-mena bisa ditentukan pengusaha.

Kemudian masyarakat yang tidak menjual ikan menjadi sulit mendapatkan solar walau sebenarnya kouta minyak untuk dirinya ada.

Oknum pengusaha ikan hanya memanfaatkan atas nama masyarakat demi mendapatkan solar. Kadang di salahgunakan kouta solar sehingga bukan untuk masyarakat nelayan, justru untuk kapal besar untuk membawa ikan untuk di bawa ekspore ke Singapura, praktis minyak solar yang semestinya jatah masyarakat sesuai dengan pembagian kouta sesuai dengan pas kecil yang di ajukan justru di selewengkan ke kapal ekspor.

Sehingga pemilik nama pas kecil yang dicatut tidak sepenuhnya solar yang menjadi hak-nya bisa di dapatkan.

Camat Senayang di duga terlibat dalam permainan monopoli dengan oknum pengusaha di bidang perikanan dan pemilik APMS Senayang. Apalagi justru kewenangan yang menentukan dan evaluasi penggunaan dan penyaluran BBM subsidi sepenuhnya di bawah kendali Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, yang saat ini ke kepalai Abang Safril.

Anehnya, Camat Senayang. H Kamarudin berani menerbitkan rekomendasi kouta pembagian jumlah liter yang di dapatkan pada masyarakat pemilik kios. Serta tindakan Camat selain melakukan di nilai tidak sesuai ketentuan dan di nilai diskriminasi terkait pembagian kouta BBM khususnya jenis solar subsidi.

Camat Senayang ketika di konfirmasi terkait masalah tersebut beberapa saat sebelumnya tidak berada di tempat. Media ini hanya bisa menjumpai Sekretaris Camat Senayang, Rosmalisa. Berdasarkan keterangannya, Camat Senayang H Kamarudin sedang tidak berada di tempat informasi yang dapatkan darinya, saat itu Camat Senayang sedang berada di Tanjungpinang. Namun dirinya tidak menjelaskan tujuan keberangkatan atas urusan yang di lakukan camat Senayang di luar Daerah.

Sebagaimana penuturan sumber dan investigasi media ini. Adanya pemalsuan dokumen negara dalam mengajukan rekomendasi untuk kepengurusan surat pas kecil kapal, pembuatannya tidak diketahui pemilik pompong dan data abal-abal alias kebenaran atas kepemilikan kapal pun di pertanyakan dalam mendapatkan kouta minyak solar.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Hendry Efrizal ketika dihubungi Sabtu (11/04) terkaitnya adanya dugaan manipulasi data dan rekomendasi kepala desa terkait kepemilikan pompong bukan dari desa bersangkutan. Dirinya, mengaku baru mengetahuinya dan akan melakukan verifikasi ulang serta akan mencabut surat pas kecil kapal yang berdasarkan rekomendasi kepala Desa terhadap yang bukan warganya.”Akan kita cabut nantinya atas pas kapal yang sudah di keluarkan.”ancamnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tajur Biru, yang biasa di panggil Ikin oleh masyarakat setempat, ketika konfirmasi via telpon. Dirinya mengakui adanya kesalahan dalam mengeluarkan rekomendasi, namun menurutnya hal ini atas usulan pengusaha ikan yang bernama Wang Cai. Namun dirinya tidak mengetahui ternyata data atas kepemilikan kapal pompong ternyata data  palsu.”Nanti akan saya tertibkan, memang lebih kurang 60 surat yang mereka usulkan hanya 17 kapal pompong dari Desa Tajur Biru selebihnya berada dari Desa Tekoli, desa Tanjung Ambat serta desa Temiang, namun ini akan saya sampaikan ke Dinas Perhubungan untuk di cabut surat pas kecil kapal tersebut.”ujarnya.

Selain itu, Kepala Desa Teban, Nurdin yang masyarakatnya berada di Tanjung Ambat maupun Tekoli dicatut pengusaha ikan dalam mengusulkan rekomendasi merasa keberatan, apalagi untuk kouta minyak solar dirinya berharap di kelola di desanya. Serta, adanya masuk nama masyarakatnya dalam pengusaha ikan, sementara dirinya tidak pernah mengeluarkan 42 Nama untuk pembuatan pas kecil kapal bahkan ada masyarakatnya yang tidak memiliki pompong dan tidak mengetahui kouta minyak solar di ambil melalui oknum pengusaha ikan tersebut. Juga rekomendasi untuk pembuatan pas kapal warganya, malah oleh kepala desa lain. Sebagaimana di sampaikan Nurdin, Minggu (11/04).

Informasi yang dapatkan media ini, banyaknya data-data pas kapal sebagai dasar pengusaha perikanan diduga menggunakan dan pembagian solar Subsidi tidak tepat sasaran. Belum lagi permainan pemilik APMS Senayang, atas nama Susanto sebagai pelaksana yang sebenarnya APMS Senayang Milik Akok warga Keturunan Tiongha.

Ditambah lagi adanya diskriminasi ras yang yang di lakukan pemilik APMS dalam pembagian kouta solar. Sehingga yang terjadi dilapangan, bukan lagi melihat kebutuhan sesuai dengan jumlah nelayan desa tersebut. Celakanya lagi, bagi masyarakat Tiongha bisa mendapat solar  ratusan drum, sementara pribumi jauh lebih sedikit pembagiannya.(amin)

Ditulis Oleh Pada Ming 12 Apr 2015. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda